Soal Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, Nasdem: Jangan Ambil Keputusan saat Emosional

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya di Rutan Salemba, Jakpus
Sumber :
  • VIVA/Zendy Pradana

Jakarta, VIVA – Ketua DPD Partai Nasdem, Willy Aditya mengatakan wacana kepala daerah dipilih DPRD itu harus dikaji lebih lanjut. Pengkajiannya pun harus melibatkan political society, civil society hingga akademisi.

"Nasdem melihatnya harus ada dua langkah. Langkah yang pertama harus ada kajian yang sifatnya komprehensif. Harus melibatkan banyak kelompok, baik political society, civil society, akademisi, untuk kemudian melakukan riset base," kata Willy kepada wartawan, Rabu, 18 Desember 2024.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Willy Aditya

Photo :
  • VIVA/Supriadi Maud

Willy mengingatkan, keputusan besar seperti mengubah sistem Pilkada tidak boleh diambil dalam kondisi emosional.

"Teman-teman bisa bayangkan, ini situasinya, situasi dalam keadaan lelah semua. Ada kata orang bijak mengatakan, jangan pernah kau ambil keputusan di saat kau sedang emosional," tutur dia.

Selain melakukan kajian yang mendalam, Nasdem juga mendorong pentingnya konsensus politik. Keputusan terkait sistem politik ini menurut Willy harus ditetapkan melalui musyawarah yang melibatkan banyak pihak. 

Proses Pemungutan suara pemilu 2024. (foto ilustrasi)

Photo :
  • VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)

Sebelumnya diberitakan, Presiden RI Prabowo Subianto melempar usulan agar kepala daerah seperti gubernur, wali kota hingga bupati dipilih oleh DPRD. Menurutnya, hak tersebut lebih efisien dan tidak banyak mengeluarkan anggaran.

Anggota DPRD Gorontalo Ngaku Sedang Mabuk saat Ngomong Mau Rampok Uang Negara

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis, 12 Desember 2024.

"Saya lihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih Gubernur, milih Bupati. Efisien enggak keluar duit, keluar duit, keluar duit," kata Prabowo.

Gugatan Rp 800 Miliar ke Polda Sulsel karena Dianggap Lalai Amankan Demo Dicabut, Apa Alasannya?

Prabowo mengatakan, usulan itu juga bisa menghemat anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk pelaksanaan Pilkada. Anggaran negara itu juga kata Prabowo bisa digunakan untuk program-program lain demi kepentingan masyarakat.

"Kayak kita kaya saja, uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa memperbaiki sekolah, uang yang bisa memperbaiki irigasi," ungkap dia. 

PDIP Sebut Banjir Jakarta Memang Ada Kiriman dari Jawa Barat, Makanya Pemerintah Pusat Ikut Tanggung Jawab
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo

Pramono Mau Cek Temuan Lahan Parkir yang Bikin Jakarta Rugi 37,8 M

Pramono bakal cek temuan parkir ilegal yang sudah beroperasi selama 21 tahun di tanah milik Pemprov DKI Jakarta

img_title
VIVA.co.id
25 September 2025