Puan: DPR Pasti Libatkan Kampus Terkait Revisi UU Minerba

Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta Pusat, Jumat, 24 Januari 2025
Sumber :
  • VIVA.co.id/Yeni Lestari

Jakarta, VIVA - Ketua DPR RI, Puan Maharani memastikan pihaknya akan menerima masukan dari kampus-kampus se-Indonesia terkait pemberian izin usaha pertambangan (IUP) bagi perguruan tinggi.

5 Politeknik Swasta Terbaik Tahun 2025 Berdasarkan Pusat Prestasi Nasional

Hal itu disampaikan Puan merespons pembahasan pemberian izin tambang bagi perguruan tinggi yang bergulir dalam penyusunan Revisi UU Minerba.

"Makanya kami membuka diri untuk menerima masukan dari kampus, dan kampus kami undang untuk datang ke sini, dan narasumber-narasumber juga kami minta untuk memberi masukannya," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat, 24 Januari 2025.

Pemerintah Setor Nama Calon Dubes untuk 24 Negara, Puan: Sifatnya Rahasia

Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 24 Januari 2025

Photo :
  • VIVA.co.id/Yeni Lestari

Politkus PDIP itu menegaskan, DPR RI berkomitmen untuk mengedepankan prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation) dalam penyusunan RUU Minerba, termasuk dengan melibatkan kelompok perguruan tinggi itu sendiri.

Soal Tragedi Kapal Tunu, Puan: Tata Kelola Transportasi Harus Diperbaiki

Selain itu, Puan juga menepis semangat pemberian izin tambang bagi perguruan tinggi sebagai upaya pembungkaman sikap kritis kampus terhadap pemerintah.

Diterangkan Puan, pembahasan RUU Minerba yang bergulir di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pun telah melalui Rapat Pimpinan (Rapim) dan Badan Musyawarah (Bamus), sebagaimana mekanisme yang berlaku di DPR.

"Nanti akan dilakukan meaningful participation, kami minta supaya teman-teman yang ada di Baleg membuka (rapat) mendapatkan masukan dari luar, datang ke kampus-kampus, mengundang narasumber-narasumber untuk bisa mendapatkan masukan-masukannya. Jadi membuka diri," imbuhnya.

Ketua DPR RI Puan Maharani.

DPR Bentuk Tim Supervisi, Puan: Yang Penting Jangan Ada Pengaburan Sejarah

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan proyek penulisan sejarah ulang mesti dilaksanakan sejelas-jelasnya.

img_title
VIVA.co.id
8 Juli 2025