Kemendagri Ungkap Partisipasi Perempuan Meningkat di Pilkada 2024

Jakarta, VIVA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto mengatakan partisipasi perempuan pada Pilkada Serentak 2024 mengalami kenaikan dibanding pada Pilkada 2015. Menurut dia, ada sekitar 309 perempuan atau sekitar 19,92 persen yang menjadi calon kepala daerah/calon wakil kepala daerah.

Sedangkan, partisipasi perempuan pada 2015 itu hanya 7,47 persen atau 124 perempuan yang menjadi calon kepala daerah/calon wakil kepala daerah. Pada Pilkada 2020, hanya 161 perempuan atau 11 persen yang menjadi peserta Pilkada.

“Kita bicara calonnya, belum terpilih. Ini bicara calon. Akan tetapi, kalau dilihat dari sebelumnya, kan calonnya lebih sedikit, mungkin karena pada tahun 2024 pilkadanya juga serentak," kata Bima dikutip pada Senin, 17 Maret 2025.

Dari angka 19,92 persen tersebut, jelas dia, sebanyak 109 perempuan memenangi pilkada. Jumlah tersebut terdiri atas 2 gubernur, 5 wakil gubernur, 9 wali kota, 15 wakil wali kota, 34 bupati, dan 44 wakil bupati.

Selain menyoroti keberhasilan perempuan pada pilkada, Bima menyebutkan beberapa tantangan yang dihadapi perempuan di kancah politik. Misalnya, masih terbatasnya ruang di internal partai politik bagi kader perempuan untuk berlaga.

Kata dia, kaderisasi di internal partai politik berperan penting dalam menentukan eksistensi kader perempuan. Kemudian, tantangan lainnya yaitu jaringan perempuan yang dibangun pasca-reformasi belum cukup kuat untuk mensukseskan kandidat perempuan.

Di sisi lain, Bima juga menekankan pentingnya memperhatikan kualitas keterwakilan perempuan secara substantif sehingga isu yang dibahas tidak hanya mempersoalkan jumlah. 

Contohnya, kata dia, anggota legislatif dari kalangan perempuan yang mampu concern terhadap berbagai isu. Menurut dia, isu yang penting diperhatikan adalah narasi yang dibangun oleh kader perempuan yang berhasil memenangi kontestasi.

"Kalau kita lihat cukup banyak sebetulnya perempuan yang bisa mengartikulasikan isu-isu yang bukan hanya isu perempuan," pungkasnya.(Ant)

Otto Hasibuan: Penegak Hukum Harus Prioritaskan Penanganan Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan

Pemerintah merespons darurat kekerasan anak dan perempuan melalui persiapan pelaksanaan Gerakan Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (GN-AKPA).

VIVA.co.id

15 Juli 2025