Rayen Pono: Orang Arogan Seperti Ahmad Dhani Tidak Mungkin Minta Maaf

Jakarta, VIVA – Musisi Rayen Pono mengatakan, sampai saat ini belum ada permintaan maaf secara resmi dari anggota Komisi X DPR, Ahmad Dhani, terkait dugaan penghinaan marga Pono. Anggota Fraksi Partai Gerindra itu dilaporkan oleh Rayen ke Mahkamah Kehormatan Dewan, MKD DPR.

"Belum ada permintaan maaf sampai hari ini. Permintaan maaf sampai hari ini nggak ada," kata Rayen kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 6 Mei 2025.

Rayen menyebut, jika Ahmad Dhani menyampaikan permohonan maaf sejak awal maka kasus dugaan penghinaan marga Pono tak akan sejauh ini. 

Di sisi lain, Rayen juga menilai tidak akan mungkin Ahmad Dhani meminta maaf kepadanya atas dugaan penghinaan marga Pono. Sebab, Ahmad Dhani dekat dengan narasi kekuasaan.

"Nggak mungkin lah Ahmad Dhani minta maaf. Ya, karena narasi dekat dengan kekuasaan, karena narasi imunitas, karena saya ini dianggap orang kecil. Jadi saya yakin tidak mungkin ada permintaan maaf dari seorang yang arogan seperti Ahmad Dhani," tandas dia.

Sebelumnya diberitakan, Rayen Pono memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. 

Pemanggilan itu terkait laporan yang dilayangkan Rayen Pono terhadap anggota Komisi X DPR RI, Ahmad Dhani atas dugaan penghinaan marga.

"Ini direspons dengan bisa dibilang cepat ya. Kita memasukkan pengaduan itu tanggal 24 April dan hari ini tanggal 6 Mei kita dipanggil audiensi untuk melakukan klarifikasi secara detail dan utuh," kata Rayen kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 6 Mei 2025.

Di depan pimpinan MKD, Rayen dan kuasa hukum menjelaskan kembali secara utuh kronologi dugaan penghinaan marga Pono yang diduga dilakukan Ahmad Dhani. 

"Ada pertanyaan yang sifatnya menguji dan memastikan apakah segala sesuatu yang berjalan ini, apakah ada intervensi atau memang inisiasi dari diri sendiri. Mencocokan berkas, pendalaman materi," ungkap dia.

Respons Dasco soal Usulan Cak Imin Gubernur Tak Dipilih Rakyat

Wakil ketua DPR RI merespons usulan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar terkait gubernur dipilih oleh pemerintah pusat ataupun daerah

VIVA.co.id

28 Juli 2025