DPR Cecar Menteri Maruarar: 3 Juta Rumah Kok Jadi Omon-omon?

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait
Sumber :
  • VIVA.co.id/M Ali Wafa

Jakarta, VIVA – Anggota Komisi V DPR RI, Yanuar Arif Wibowo mencecar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait alias Ara soal program tiga juta rumah. Dia menilai, paparan Ara terkait 3 juta rumah itu seperti omon-omon (omong kosong) belaka.

RUU Perampasan Aset Diharap Jangan Jadi Senjata Kriminalisasi Politik

Hal itu disampaikan Yanuar dalam rapat Komisi V bersama Menteri Ara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 19 Mei 2025.

"Tentang angka 3 juta yang disampaikan, ini menarik sekali dari yang disebutkan tadi, upaya, rencana, proses. Ini saya melihat kok Pak Menteri, mengambil bahasa Pak Presiden, rencana 3 juta kok jadi omon-omon gitu," kata Yanuar dalam rapat. 

DPR Yakin Kementerian Haji Bisa Tingkatkan Pelayanan Ibadah Haji-Umrah dengan Baik

Yanuar melihat, paparan Ara terkait program tiga juta rumah itu tidak menjelaskan kapan target diselesaikan. Begitu juga soal kebutuhan anggaran yang tidak dijelaskan secara rinci. 

"Ini angka (yang dipaparkan) cuma capaian pak, KPI-nya enggak ada, berapa rupiahnya, ketika disebut yang upaya itu sebanyak 2.447.088 ini belum ada anggarannya, belum ada pelaksanaannya, ini sudah bulan Mei loh pak yang 2,4 juta rumah ini masih entah dimana, bapak tidak menjelaskan kapan ini akan diselesaikan," tutur dia. 

Mahasiswa Kalimantan Desak PDIP Copot Deddy Sitorus dan Lasarus dari DPR

Dalam kesempatan itu, Yanuar menyindir Menteri Ara dengan menyebut pengerjaan program 3 juta rumah tak terorganisir dengan baik. 

"Ini menunjukkan bahwa kerja-kerjanya ini enggak terorganisir dengan baik, KPI-nya enggak ada. Ini kalau kita bicara pak, ini kalau kita bicara pak, ini hebat betul ini sekian ini sekian total-totalnha rapih 3 juta. Pertanyaan saja, angka ini dari mana, biayanya berapa, anggaran berapa?" tandas dia. 

Presiden ke-7 RI Jokowi

Jokowi Ngaku Sudah 3 Kali Dorong DPR Sahkan RUU Perampasan Aset

Presiden ketujuh Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menanggapi Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset bagi pelaku korupsi yang kembali dibahas oleh pemerintah.

img_title
VIVA.co.id
12 September 2025