Oso: Stop Ekspor Bahan Mentah
VIVA.co.id – Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta (Oso) menerima delegasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Pertemuan tersebut berlangsung di ruang kerja Wakil Ketua MPR, Gedung Nusantara 3 laintai 9 kompleks MPR DPR dan DPD, Selasa 8 Desember 2015.
Pada kesempatan tersebut delegasi KAMMI dipimpin ketuanya Kartika Nur Rakhman. Diikuti sejumlah Pengurus KAMMI Pusat, antara lain Irfan Ahmadaa, Irawan Malebra, Azza Elmunadiyan, Safarino dan Barri Pratama.
Kepada Wakil Ketua MPR, Kartika Nur Rakhman antara lain menyampaikan kekhawatiran KAMMI terkait rusuh yang melibatkan Ketua DPR dan Freeport. Bagi KAMMI kata Kartika yang penting, bagaimana kepentingan nasional bisa dipertahankan. Tidak boleh ada kekuatan asing manapun yang bisa dengan leluasa menginjakkan kaki di Indonesia, termasuk Freeport.
Karena itu, wacana tentang perpanjangan izin freeport sudah harus dihentikan. Apalagi, Freeport sudah mengambil terlalu banyak kekayaan Indonesia. Sementara rakyat Papua tetap miskin, mereka tidak menikmati sedikitpun hasil kekayaan alamnya.
"Kita perlu menasionalisasi Freeport, apalagi kabarnya saham Freeport sudah dikuasai kelompok yang pro terhadap Papua Merdeka. Artinya kepentingan negara tengah dalam ancaman, dan itu tidak boleh dibiarkan", kata Kartika menambahkan.
Kartika berharap DPR dan pemerintah harus kompak. Jangan saling bersitegang, apalagi dalam suasana krisis seperti sekarang. Karena itu posisi pemerintah harus jelas, dalam kasus Freeport tersebut. Pemerintah juga harus bersikap tegas, terhadap oknum yang hanya ingin mendapatkan keuntungan dirinya sendiri saja.
Mendengar masukan tersebut Oso menyambut baik keprihatinan KAMMI. Ia mengatakan, keinginan KAMMI sama dengan isi hati Presiden. Karena Jokowi, kata Oso tidak mau lagi menjual bahan mentah ke luar negeri. Termasuk bahan tambang yang diekspor Freeport.
Ke depan, kata Oso ekspor Indonesia harus dalam bentuk barang jadi, minimal setengah matang. Karena dengan mengekspor barang jadi, keuntungan yang didapat akan lebih besar. Sehingga kesejahteraan masyarakatpun bisa ikut terangkat.
"'Kekayaan yang ada di bumi Indonesia merupakan hak generasi muda untuk mengolahnya. Kita harus mandiri secara ekonomi, jangan lagi sampai terjajah seperti yang terjadi selama ini", kata Oso.
Akademisi Tuntut 7 Hal ke Pemerintah, Hentikan Penyesatan Sejarah hingga Pengangkatan Pejabat Tak Kompeten
Sebanyak lebih dari 330 akademisi dari berbagai universitas di Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap krisis multi-dimensi yang melanda negeri.
