KPU: Gugatan UU ke MK Tak Hambat Pilkada 2017

Petugas sedang berjalan di depan Gedung KPU Pusat
Sumber :
  • VIVAnews/Muhamad Solihin

VIVA.co.id – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Juri Ardianto, menegaskan akan tetap menjalankan kewajibannya selaku penyelenggara pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) meski pihaknya akan melayangkan gugatan judicial review Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

img_title Rupiah Melemah Meski Pemerintah Guyur Beragam Stimulus Tambahan di Kuartal IV-2025

"Saya kira proses itu tidak akan menghentikan atau menunda proses persiapan tahapan pilkada yang dilakukan oleh KPU," kata Juri Ardianto usai menghadiri acara halal bihalal Badan Pengawas Pemilu DPP PDI Perjuangan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu, 17 Juli 2016.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menurutnya, KPU dalam bekerja pertimbangannya adalah konstitusional, sehingga proses persiapan tahapan pilkada yang menjadi kewajiban dan wewenang penyelenggara pemilihan kepala daerah harus tetap berjalan.

img_title Anggota DPR Yakin Tim Reformasi Polri Bentukan Kapolri Bersinergi dengan Pemerintah

Dengan demikian, Juri mengatakan, pihaknya akan tetap mengkonsultasikan draf peraturan teknis tentang tahapan dan pelaksanaan Pemilukada yang sudah dirumuskan KPU kepada Pemerintah dan DPR RI.

"Jadi meskipun kami mengajukan gugatan UU Pilkada itu ke MK, sebelum ada putusan MK yang sifatnya final dan mengikat kita akan tetap menjalankan perintah undang-undang yang ada sekarang ini," ujar Juri.

img_title RUU Kepariwisataan Disahkan DPR jadi Undang-Undang

Diketahui sebelumnya, KPU dalam waktu dekat ini dikabarkan akan menggugat Pasal 9 huruf A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang mengatur mekanisme konsultasi dalam membuat peraturan dan pedoman teknis Pilkada oleh KPU kepada Pemerintah dan DPR RI.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

KPU menilai ketentuan UU Pilkada yang baru disahkan oleh Pemerintah dan DPR RI beberapa bulan lalu itu berpotensi mengganggu prinsip kemandirian yang dimiliki KPU selaku penanggungjawab penyelenggara serta pelaksanaan Pemilukada. (ase)

Laporan: Rifki Arsilan/Jakarta

Tim SAR mengevakuas korban Musala Ponpes Al Khoziny ambruk pada Senin, (29/9)

Tragedi Ponpes di Sidoarjo, DPR Dorong Perkuat Standar Keselamatan Pendidikan

Maman menegaskan pembangunan pesantren adalah tanggung jawab bersama pengasuh, pengelola, pemerintah, dan masyarakat.

img_title
VIVA.co.id
3 Oktober 2025
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut