Dampak Kemenangan Oso pada Nasib Revisi UU MD3

Pelantikan Ketua DPD, Oesman Sapta.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

VIVA.co.id – Kemenangan Oesman Sapta Odang di Pengadilan Tata Usaha Negara terkait kisruh di Dewan Perwakilan Daerah nampaknya berdampak pada revisi UU MD3 terkait penambahan pimpinan DPR, MPR, dan DPD. Sebab, penambahan pimpinan DPD mulanya ditujukan untuk rekonsiliasi konflik internal DPD.

Hakim Arief Hidayat Bakal Pensiun 2026, MK Bersurat ke DPR

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Firman Soebagyo mengatakan, pimpinan DPD dirasa tak perlu ditambah. Sehingga hanya perlu menambah pimpinan DPR dan MPR.

"Sekarang DPD, Pak OSO juga sudah menang juga di PTUN. Saya rasa lebih tepat kalau seperti sekarang 3 (untuk pimpinan MPR), sudah cukup," kata Firman di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 8 Juni 2017.

TB Hasanuddin: Penambahan Satuan TNI Bukan Soal Untung-Rugi, Tapi Jawaban atas Ancaman Nyata

Sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak gugatan Gusti Kanjeng Ratu Hemas atas keabsahan pengambilan sumpah, Oesman Sapta Odang atau Oso sebagai ketua DPD oleh MA. Keputusan ini diharapkan bisa menghentikan polemik internal di DPD.

Selain itu, diminta agar anggota DPD kubu GKR Hemas dan Farouk Muhammad yang masih menolak keabsahan kepemimpinan Oso agar segera mengakui dan berdamai.

Komisi Yudisial Siap Proses Laporan Tom Lembong soal Hakim yang Tangani Kasusnya

Majelis hakim PTUN Jakarta yang dipimpin Ujang Abdullah dengan anggota hakim Tri Cahya, dan Nelvy Christi, menolak gugatan GKR Hemas atas keabsahan pengambilan sumpah Oso sebagai Ketua DPD oleh Mahkamah Agung.

"Menyatakan  permohonan para pemohon tidak dapat diterima terima," Kata Ujang dalam amar putusannya.

Dalam pertimbangannya majelis hakim tidak melihat putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung cacat hukum seperti dalam gugatan. Majelis hakim menilai pera pemohon tidak memiliki wewenang dalam perkara ini. (ren)

Ilustrasi gambar : Hukum

Legislator Rizki Faisal Usul Pimpinan Komisi III Gelar RDP Bahas Keseriusan Penanganan Perkara di Kejaksaan hingga KPK

Anggota DPR RI Fraksi Golkar Rizki Faisal, mengusulkan kepada pimpinan komisi III agar dapat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan mitra kerjanya.

img_title
VIVA.co.id
13 Agustus 2025