Pemerintah Soroti Fenomena Masyarakat Kota Kini Cari Makan di Desa
- VIVA/ Reza Fajri.
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengungkapkan, pemerintah mengamati fenomena ruralisasi atau perpindahan penduduk kota ke perdesaan di masa pandemi COVID-19 saat ini. Pernyataan itu sebelumnya disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas, hari ini.
Menurut Muhadjir, fenomena ruralisasi berbalik arah. Kini, bukan lagi masyarakat desa berbondong-bondong ingin tinggal di kota, tapi sebaliknya.
"Ini agar dijadikan momentum untuk menginstal ulang, melakukan transformasi ekonomi pedesaan. Orang-orang dari kota yang selama ini mendapatkan lapangan pekerjaan, mendapatkan penghidupan di kota itu akan berduyun-duyun untuk kembali ke desa," kata Muhadjir usai rapat terbatas, Kamis 24Â September 2020.
Baca juga:Â Sri Mulyani Update soal Ekonomi, Rizal Ramli: Dia Sudah Jadi Politisi
Muhadjir mengatakan, pemerintah sangat fokus pada peningkatan ekonomi desa. Tercermin dari berbagai kebijakan yang diberikan, seperti, skema jaring perlindungan sosial terdistribusi tepat sasaran. Kemudian, program kementerian untuk pengentas kemiskinan perlu terpadu dan terkonsolidasi.Â
"Beliau juga meminta diperkuat daya ungkit desa dengan mengoptimalkan potensi lokal, potensi desa. Kemudian sisa anggaran yang ada, terutama di Kementerian Desa supaya betul-betul bisa direalisasikan secepat mungkin antara Oktober hingga Desember," ujar dia.
Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, mengatakan, anggaran kementeriannya pada tahun ini fokus pada tiga hal. Yakni, desa aman COVID-19, program padat karya tunai, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.Â
Pihaknya juga mengejar penguatan Badan Usaha Milik Desa atau dikenal BUMDes. Sebab, masih banyak BUMDes tidak teregistrasi dan perlu pendampingan dari kementerian.
"Bulan Agustus yang diregistrasi 20.046 BUMDes dengan omzet Rp1,173 triliun. September-Oktober kita verifikasi 10.159 BUMDes untuk memastikan unit usahanya apa, karena kita menemukan banyak BUMDes yang berdiri tapi tidak memiliki unit usaha," ungkapnya.Â
"Selain itu, kita juga memfasilitasi 14.045 BUMDes dengan perbankan misalnya kegiatan laku pandai, business matching, pelatihan pendampingan bisnis," kata Halim. (art)
Soal Polemik Pajak Waris Balik Nama Rumah Ayah Leony, Tarif BPHTB Disebut Sudah Diatur UU
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menilai Leony tetap wajib mengikuti mekanisme dan prosedur dalam mengurus proses balik nama rumah warisan ayahnya.
