Tok! DPR Setuju AirNav Dapat Suntikan Tambahan Modal Rp 1,55 Triliun

Petugas beraktivitas di menara Pemandu Lalu Lintas Udara (ATC) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia atau AirNav di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu, 19 Januari 2019.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Aji Styawan

Jakarta – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui tambahan suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia sebesar Rp 1,55 triliun di 2023. PMN itu diantaranya, PMN tunai dan non tunai. 

DPR Dorong Jaksa Usut Tuntas Budi Arie yang Diduga Terima Jatah 50 Persen di Kasus Judol

“Komisi XI menyetujui PMN Tunai pada tahun anggaran 2023 Rp 659 miliar dan PMN non tunai Rp 892 miliar,” kata Wakil Ketua Komisi XI, Dolfie Othinel dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI Senin, 18 September 2023. 

Gedung Jakarta Air Traffic Service Center (JATSC) Airnav, Bandara Soetta

Photo :
  • VIVAnews / Sherly (Tangerang)
Percakapan soal 'Perintah Ibu' Diputar Lagi saat Sidang Hasto, Saeful Bahri: Saya Enggak Tahu

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk Perum LPPNPI (AirNav Indonesia) sebesar Rp 1,55 triliun.

"PMN ini terdiri dari PMN tunai sebesar Rp 659,19 miliar dan PMN non tunai sebesar Rp 892,01 miliar," kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban.

Ojol Demo Tuntut Potongan Aplikator, Komisi V Beberkan Sederet PR Pengelolaan Transportasi Online

Rio mengatakan, PMN tunai itu dibutuhkan sebab kondisi perseroan sempat mengalami tekanan akibat pandemi COVID-19. Hal itu tercermin dari penurunan jumlah pendapatan Perum LPPNPI pada 2020 dan 2021.

"Kalau saya enggak salah kerugiannya sampai Rp 500 miliar. Tapi pada saat yang sama terdapat fasilitas pelayanan navigasi penerbangan berupa Air Traffic Management (ATM) system yang memerlukan pemenuhan  fitur sesuai dengan standar dari ICAO," jelasnya. 

Sehingga dengan itu, Rio menuturkan, Airnav membutuhkan PMN tunai untuk peremajaan fasilitas peremajaan fasilitas. Itu dilakukan agar teknologi navigasi penerbangan RI setara dengan negara tetangga terutama Singapura dan Australia.

Ketua DPR RI, Puan Maharani di rapat sidang paripurna ke-16 penutupan masa sidang II tahun 2024-2025 di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Maret 2025 (sumber: tangkapan layar YouTube TV Parlemen)

Puan Dorong Ada Sanksi ke Perusahaan yang Masih Tahan Ijazah Pekerja

Penahanan ijazah karyawan dinilai tak hanya masalah hukum, tapi juga mencederai martabat pekerja Indonesia.

img_title
VIVA.co.id
23 Mei 2025