Airlangga Pede Ekonomi RI Bisa Terdongkrak 1 Persen Setelah Jadi Anggota OECD, Ini Penjelasannya

[dok. Workshop OECD for Indonesia's Accession, di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu, 29 Mei 2024]
Sumber :
  • VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

Jakarta – Ambisi Pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam tongkrongan negara-negara maju anggota Organization of Economic Co-operation and Development (OECD), salah satunya bertujuan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional hingga sebesar 1 persen.

Permintaan Emas Melonjak, Galeri 24 Pastikan Stok Emas Batangan Tersedia di Seluruh Outlet

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto meyakini, dengan begitu Indonesia bisa lebih cepat menjadi negara maju, sebagaimana survei internal yang telah dilakukan oleh pihaknya.

Dia beranggapan, dengan bergabungnya Indonesia ke dalam lingkaran negara-negara maju anggota OECD sembari menerapkan praktik tata kelola pemerintahan yang kuat, bersih, dan berkeadilan, hal itu akan turut berdampak positif bagi daya saing Indonesia di mata global.

Rupiah Melemah Usai OECD Revisi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2025-2026

"Target kita, selain akan ada peningkatan investasi, ada juga peningkatan PDB sekitar 1 persen," kata Airlangga di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu, 29 Mei 2024.

"Artinya manfaat bagi dunia usaha, para pekerja, dan UMKM itu, juga akan mendorong ketahanan ekonomi nasional dan lapangan kerja," ujarnya.

Warren Buffett Lepas Seluruh Sahamnya di BYD Setelah 17 tahun, Ada Apa?

Di sisi lain, Airlangga juga percaya bahwa aksesi OECD ini juga akan berperan penting dalam upaya Indonesia, dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Hal itu mencakup pertumbuhan ekonomi RI yang inklusif berkelanjutan, terbebas dari middle income trap, dan menjadi negara berpendapatan tinggi.

Bahkan, Airlangga mengaku sangat optimis jika seluruh target itu akan bisa diraih Indonesia, usai nantinya resmi bergabung dengan tongkrongan negara-negara maju anggota OECD lainnya.

Karena nantinya, lanjut Airlangga, Indonesia juga harus menyesuaikan 26 sektor kebijakan publiknya, mengikuti pedoman yang telah ditetapkan OECD bagi para negara anggotanya. Misalnya seperti komitmen antikorupsi, hingga transparansi di sektor pemerintahan.

"Ada beberapa aspek misalnya terkait dengan praktik untuk tidak korupsi, dimana kita sudah menjadi member Financial Action Task Force (FATF). Dalam hal transparansi kita juga ada misalnya Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG), dan dari segi perpajakan kita juga ada pertukaran data yang kita sudah ratifikasi. Jadi fundamentalnya beberapa sudah kita lakukan," ujarnya.

Pria ngaku anggota pukul pegawai dari Artis Zaskia Adya Mecca

Oknum 'Anggota' yang Hajar Karyawan Zaskia Adya Mecca Ternyata Prajurit TNI, Kini Sudah Diamankan

Pelaku penganiayaan terhadap Fadisal yang merupakan pegawai artis Zaskia Adya Mecca, terkonfirmasi seorang oknum prajurit TNI.

img_title
VIVA.co.id
25 September 2025