India Beri Keringanan Pajak untuk Kelas Menengah, Ini Alasannya!
- DW
Jakarta, VIVA – Pemerintah India di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi mengajukan anggaran tahunan ke parlemen untuk fokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pemotongan pajak penghasilan. Ini juga dimaksudkan untuk mendorong sektor pertanian dan manufaktur.
Menteri Keuangan India, Nirmala Sitharaman, mengumumkan kebijakan utama dalam anggaran tersebut, yakni menaikkan ambang batas penghasilan yang dikenakan pajak dari sekitar USD13.250 atau Rp212 juta menjadi sekitar USD24.300 atau Rp388 juta.
Selain itu, dia menyatakan bahwa pemerintah akan memperkenalkan rancangan undang-undang pajak penghasilan yang baru pada pekan depan.
"Struktur baru ini akan secara signifikan mengurangi pajak bagi kelas menengah dan meninggalkan lebih banyak uang di tangan mereka, yang akan meningkatkan konsumsi rumah tangga, tabungan, dan investasi," kata Sitharaman seperti dikutip dari ABC Asia, Senin, 3 Februari 2025.
Warga berbelanja di sebuah pasar di Mumbai, India.
- AP Photo/Rajanish Kakade.
Lalu, dalam upaya meningkatkan produktivitas sektor pertanian, pemerintah India akan meluncurkan program nasional untuk mendorong produksi tanaman dengan hasil tinggi, khususnya kacang-kacangan dan kapas. Program ini menargetkan setidaknya 17 juta petani dan meningkatkan batas kredit bersubsidi dari 3 lakh atau sekitar USD5.680 menjadi 5 lakh atau sekitar USD9.460.
Selain itu, pemerintah berencana untuk secara resmi mendaftarkan pekerja gig di India dan mempermudah akses mereka ke layanan kesehatan. "Pemerintah akan menerbitkan kartu identitas bagi pekerja gig dan membuat registrasi nasional yang akan memastikan mereka termasuk dalam inisiatif kesejahteraan," ujar Sitharaman.
Menurut perkiraan lembaga pemikir pemerintah NITI Aayog, sektor gig di India berpotensi menyerap lebih dari 23 juta tenaga kerja pada tahun 2030.
Pemerintah memperkirakan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) India akan turun menjadi 6,4% pada tahun fiskal yang berakhir 31 Maret, tingkat terendah dalam empat tahun terakhir. Angka ini diperkirakan akan bertahan di level yang sama tahun depan, jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 8,2% pada 2023-2024.
Pemotongan pajak ini diharapkan dapat membantu konsumen perkotaan yang mengalami tekanan ekonomi akibat pertumbuhan upah yang lemah dan biaya hidup yang tinggi. Namun, para ekonom menilai ada masalah yang lebih mendalam yang perlu segera diatasi.
"India bercita-cita mencapai pertumbuhan 8%, tetapi kita tidak memiliki jalur menuju angka itu, strategi pertumbuhan tidak ada," ujar Madhavi Arora, kepala ekonom di Emkay Global Financial Services.
Tanpa strategi yang jelas untuk mengembalikan tingkat pertumbuhan tinggi dan menciptakan lapangan kerja bagi generasi muda India, anggaran ini dianggap mengecewakan oleh para analis dan pasar. Mereka juga khawatir dengan lemahnya pertumbuhan pendapatan serta arus keluar investor asing dalam beberapa bulan terakhir.
Apalagi, mnurut Pusat Pemantauan Ekonomi India (CMIE), tingkat pengangguran pemuda di India mencapai 7,5% pada Januari 2025. Ini menunjukkan masih adanya tantangan besar dalam penyediaan lapangan kerja bagi lebih dari 1,4 miliar penduduk India.
Anindya Bakrie Targetkan Perdagangan RI-India Tembus US$50 Miliar
Anindya Bakrie dan Dubes Sandeep membahas perkembangan sejumlah working group yang telah disepakati di 'CEO Forum Indonesia-India' pada Januari 2025 lalu.
