Efisiensi Anggaran, BKN Uji Sistem Digital dengan Ngantor 3 Hari Seminggu

Jakarta, VIVA – Badan Kepegawaian Negara (BKN) bakal segera mengimplementasikan salah satu strategi mencapai efisiensi anggaran, sebagaimana yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kepala BKN, Zudan Arif mengatakan, upaya ini merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS).

Dia menjelaskan, pihaknya bahkan telah menetapkan 10 kebijakan untuk pegawai BKN terkait upaya efisiensi belanja, sekaligus menguji keandalan sistem digitalisasi manajemen ASN secara keseluruhan.

"Efisiensi anggaran sesuai instruksi presiden ini dapat kita jadikan peluang untuk meningkatkan efektivitas kinerja BKN sekaligus untuk mengukur efektivitas Sistem Informasi ASN (SIASN) terintegrasi yang kita miliki," kata Zudan dalam keterangannya, Jumat, 7 Februari 2025.

Dia pun membahas soal skema kerja 2 hari Work From Anywhere (WFA) dan 3 hari bekerja di kantor, sebagai langkah awal efisiensi anggaran untuk membantu mengurangi biaya yang dinilai tidak perlu. 

Hal itu bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat, di mana anggaran negara yang digunakan kerap disoroti sebagai penghamburan keuangan negara. Menurutnya, instruksi untuk memacu efisiensi ini juga dapat meningkatkan kemampuan bersaing pegawai BKN dalam bekerja untuk mencapai target kinerjanya masing-masing.

"Jadikan efisiensi ini untuk mem-branding profesi ASN, agar stakeholders dapat melihat bahwa BKN mampu bekerja secara efektif, efisien dan berpacu pada target kinerja yang dicapai," ujarnya.

Dia menambahkan, dengan efisiensi anggaran yang dilakukan BKN, diharapkan akan lahir berbagai inovasi untuk mempermudah dan mempercepat penyelesaian pekerjaan termasuk untuk menemukan pegawai bertalenta digital.

"Efisiensi anggaran bisa jadi langkah yang cermat dan terukur untuk mendukung tercapainya suatu tujuan besar dengan mengurangi pos-pos pengeluaran yang tidak diperlukan," kata Zudan.

"Selain itu, efisiensi anggaran bisa menjadi refleksi atau cermin bagi sebuah instansi, sejauh mana mereka dapat atau telah melakukan pemanfaatan/utilisasi sumber daya/resources yang mereka punya," ujarnya.

PHK Tembus 42.385 Orang Per Juni 2025, Menaker: Paling Banyak di Jateng

PHK capai 42.385 pekerja per Juni 2025, naik 32,19 persen dari periode yang sama di 2024 yang sebanyak 32.064 pekerja.

VIVA.co.id

23 Juli 2025