Kepala BGN Minta Kepala Daerah Tak Terlibat Program MBG, Ini Alasannya
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Jakarta, VIVA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menyatakan agar kepala daerah tidak terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, kepala daerah hanya cukup mempersiapkan infrastruktur untuk Badan Gizi Nasional.
Dadan mengatakan, hal ini sesuai dengan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto. Dia menyebut, presiden juga meminta agar BGN melakukan percepatan pada program MBG.
"Ya tadi disarankan agar kepala daerah enggak usah ikut terlibat dalam makan bergizi, tapi mempersiapkan infrastruktur untuk Badan Gizi Nasional," ujar Dadan di Hambalang, Jumat, 14 Februari 2025.
Dok. Biro Pers Sekretariat Wakil Presiden, Wapres Gibran Tinjau Program Makan Bergizi Gratis di SMPN 11 Depok
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Dadan menjelaskan, terlibatnya pemerintah daerah (Pemda) dalam penyediaan infrastruktur ini menyangkut pembangunan gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Menyiapkan infrastruktur seperti bangunan SPPG," ucapnya.
Lanjut Dadan, anggaran untuk program MBG tahun ini dipastikan aman. Dalam program ini diketahui, akan dilakukan penambahan alokasi anggaran sebesar Rp 100 triliun, dari pagu 2025 yang sebesar Rp 71 triliun.
Adapun ditambahnya anggaran ini agar bisa memenuhi seluruh target penerima manfaat MBG, yang berjumlah 82,9 juta orang hingga akhir 2025.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta para kepala daerah tidak perlu memikirkan soal Makan Bergizi Gratis (MBG) dan fokus untuk memperbaiki sekolah-sekolah.
"Lebih baik para Gubernur ada dana perbaiki sekolah-sekolah. Kita punya sekolah 330.000 sekolah," kata Prabowo dalam acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
