Heboh Kasus MinyaKita hingga Skincare Abal-abal Rugikan Konsumen, Peran BPKN Dinilai Perlu Diperkuat

Jakarta, VIVA – Sejumlah kasus pelanggaran produk yang merugikan konsumen menjadi sorotan berbagai pihak saat ini, salah satunya DPR. Praktik kecurangan minyak goreng rakyat MinyaKita dan peredaran skincare abal-abal atau bahkan berbahaya, misalnya, harus segera ditangani dengan tuntas.

Karena itu, Wakil Ketua VI DPR RI Nurdin Halid mendorong untuk memperkuat kelembagaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

Politikus senior Partai Golkar itu mengatakan, berdasarkan kasus-kasus tersebut dan sejumlah temuan permasalahan lain yang berkaitan dengan produk konsumsi, diperlukan penguatan pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia, di antaranya penguatan kelembagaan dan Anggaran BPKN.

"Selain itu, untuk mendukung penguatan kelembagaan, perlu adanya penambahan kewenangan BPKN yang meliputi penanganan temuan serta pengaduan terkait perlindungan konsumen, kewenangan memanggil pelaku usaha, serta pencantuman label/tanda aman/tanda ramah konsumen di setiap produk," kata Nurdin dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis, 13 Maret 2025.



Stok Minyakita di Solo

Photo :

• VIVA/Fajar Sodiq

Menurutnya, penting juga untuk membuat aturan khusus Online Dispute Resolution (ODR), pengaturan terkait konsumen antara, dan mendorong kemandirian BPKN termasuk dalam hal pengangkatan dan pemberhentian anggota BPKN serta persoalan anggaran.

"Berkaitan dengan permasalahan peredaran skincare abal-abal, kami di Komisi VI DPR RI telah menerima masukan dari pemerhati industri skincare terkait pemenuhan hak-hak konsumen produk kecantikan tersebut, termasuk permasalahan overclaim produk, kanal pengaduan, aturan pencantuman spesifikasi produk, pengawasan produk yang beredar serta masukan-masukan terkait lainnya," ujarnya.



Tanda Skincare Gak Cocok

Photo :

• istockphoto.com

Lebih lanjut, ia meminta para pemerhati industri skincare untuk menyampaikan masukan secara tertulis terkait penguatan perlindungan konsumen yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. 

Nurdin juga menyebutkan bahwa pihaknya mendukung usulan Kepala BPKN untuk menaikkan anggaran. Dengan anggaran yang memadai akan sangat menentukan tingkat keberhasilan BPKN dalam menjalankan tugas dan fungsinya melindungi konsumen yang jumlahnya begitu besar dan tersebar di seluruh negeri.

Halaman Selanjutnya

Source : istockphoto.com