APBN Tekor hingga Setoran Pajak Anjlok, Airlangga: Itu kan Baru Perkembangan Dua Bulan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto
Sumber :
  • VIVA.co.id/Anisa Aulia

Jakarta, VIVA – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di awal 2025 tengah menjadi sorotan. Bagaimana tidak, hingga bulan Februari, defisit APBN mencapai Rp 31,2 triliun, dan penerimaan pajak turun 30,19 persen.

Pembebasan Pokok PBB-P2 2025 Diharapkan Kurangi Beban Masyarakat di Tengah Ekonomi yang Menantang

Merespons hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kinerja APBN tersebut baru terlihat dua bulan, artinya belum terlihat adanya penurunan ekonomi masif. Pemerintah, jelasnya, juga akan mendorong konsumsi masyarakat pada momen Lebaran Idul Fitri.

"Ini kan baru perkembangan dua bulan. Nanti kita akan lihat juga program yang akan diluncurkan dalam tahapan lebaran ini, mudah-mudahan akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat, dan mendorong konsumsi kemudian juga kita berharap ekspor berjalan," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis,13 Maret 2025.

Kemenkeu Cari Celah APBN Buat Biayai 6 Stimulus Ekonomi

Airlangga Hartarto hadiri jamuan makan malam di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Photo :
  • Antara

Airlangga menjelaskan, beberapa stimulus yang akan diberikan pemerintah pada lebaran 2025 seperti diskon belanja online, pembelian Tunjangan Hari Raya (THR), diskon tiket pesawat hingga tol.

Bimo Wijayanto Beberkan Tugas Khusus dari Sri Mulyani di Bulan Pertamanya Jadi Dirjen Pajak

"Diharapkan daya beli bisa terdongkrak, apalagi tiket pesawat juga turun 13-14 persen. dan jalan tol juga diskon di hari tertentu bisa sampai 10 persen," ujarnya.

Dia pun meyakini, meski APBN mengalami defisit, namun pertumbuhan ekonomi 8 persen akan tercapai, Menurutnya, defisit APBN masih jauh di bawah target 3 persen, dan rasio utang di bawah 40 persen.

"Kita masih optimis. Kan defisit juga masih 3 persen dan juga rasio utang di bawah 40 persen. Negara lain malah banyak yang lebih tinggi, Singapura aja 170 persen, Jepang juga tinggi," imbuhnya.

Ilustrasi belajar mengajar di sekolah dasar.

DPR Ingatkan Negara soal APBN-APBD untuk Sekolah SD-SMP Gratis

Mahkamah Konstitusi memutuskan pendidikan sekolah dasar (SD) hingga SMP negeri/swasta ditanggung pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

img_title
VIVA.co.id
28 Mei 2025