Prabowo Minta Menkeu Siapkan Modal untuk 80 Ribu Koperasi Desa Merah Putih

Jakarta, VIVA – Pemerintah Indonesia akan membentuk 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih. Terkait hal tersebut, Prabowo menginstruksikan kepada Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menyiapkan modal untuk pembentukan 80 ribu koperasi.

Adapun instruksi tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

"Menyusun kebijakan penyaluran sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 sebagai modal awal pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," demikian instruksi Prabowo, Senin, 14 April 2025.

Prabowo juga meminta Sri Mulyani untuk memberikan dukungan insentif kepada desa/kelurahan yang telah berpartisipasi aktif dalam pembentukan 80.000 Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih.

"Melalui alokasi kinerja dan atau alokasi insentif dalam pengalokasian dana desa," ungkapnya.

Prabowo juga menyampaikan instruksi kepada Menteri BUMN Erick Thohir agar memberikan dukungan melalui Bank Himbara sebagai salah satu sumber pendanaan pemerintah atas kebutuhan investasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

"Memberikan dukungan kepada Bank Himbara sebagai salah satu penyedia pendanaan melalui program khusus Kredit Usaha Rakyat (KUR) atas kebutuhan modal kerja Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (skema executing)," tutur dia.

Prabowo melalui Inpres tersebut juga menginstruksikan kepada para bupati/wali kota untuk menyediakan anggaran yang diperlukan untuk pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Adapun dalam Inpres tersebut ditekankan pendanaan pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dibebankan pada APBN, APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan sesuai ketentuan perundang-undangan.

DPR Dorong Pendanaan Kopdes Merah Putih Lebih Optimal Lewat Skema Baru Kemenkeu

DPR minta pendanaan Koperasi Desa Merah Putih lebih optimal melalui skema baru Kementerian Keuangan

VIVA.co.id

30 Juli 2025