Dorong ESG Jadi Syarat Mutlak Investasi Tambang dan Energi, DPR: Negara Tak Boleh Kompromi

Jakarta, VIVA – Pengawasan terhadap penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) di sektor pertambangan dan energi menjadi sorotan. Hal tersebut dinilai isa membuat bisnis di sektor itu lebih berkelanjutan ke depannya.

Anggota Komisi XII DPR RI, Gandung Pardiman, menekankan pentingnya penguatan regulasi terkait hal tersebut. ESG tidak boleh hanya menjadi formalitas laporan, tetapi harus menjadi syarat mutlak dalam setiap investasi dan kegiatan operasional perusahaan.

“Sudah waktunya ESG dijadikan instrumen wajib. Ini bukan hanya soal kelengkapan dokumen, tapi menyangkut masa depan lingkungan, keadilan sosial, dan tata kelola industri yang sehat,” ujar Gandung Pardiman di Jakarta, Selasa, 20 Mei 2025.

Dia menjabarkan, saat ini masih banyak perusahaan yang menjalankan prinsip ESG hanya sebatas pelaporan administratif, tanpa integrasi yang nyata dalam aktivitas di lapangan. Padahal, praktik yang tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan tambang dan energi berisiko menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan menurunkan kepercayaan publik.

“Banyak laporan ESG yang bagus di atas kertas, tapi tidak mencerminkan kenyataan di lokasi tambang atau proyek energi. Ini yang harus dikoreksi,” lanjut politisi Partai Golkar dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.

Karenanya, Gandung mendorong agar pemerintah mengaitkan kepatuhan ESG dengan insentif fiskal dan akses pembiayaan. Perusahaan yang tidak menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan seharusnya tidak diberikan fasilitas atau kemudahan.

“Kalau ingin menikmati insentif atau pembiayaan murah, ya harus patuh pada ESG. Negara tidak boleh kompromi dalam hal ini,” tegasnya.

Lebih lanjut menurutnya, dia mengusulkan penguatan sistem berbasis teknologi seperti pemantauan digital, penggunaan Geographic Information System (GIS), dan drone monitoring untuk meningkatkan akurasi dan transparansi dalam aspek pengawasan.

Sinergi antarlembaga, seperti Kementerian ESDM, Kementerian Investasi, Kementerian Lingkungan, Hidup, Kementerian Kehutanan, BIG dan pemerintahan daerah juga penting diperkuat. Agar pengawasan ESG berjalan efektif dan konsisten di seluruh wilayah operasional industri.

“Indonesia punya sumber daya alam yang luar biasa, tapi kalau tidak dikelola dengan tata kelola yang baik, kita hanya akan mewariskan kerusakan. ESG adalah alat untuk memastikan pembangunan yang benar-benar berkelanjutan,” tutupnya.

Bahlil: 18 Proyek Hilirisasi Senilai US$ 45 Miliar Disetujui Prabowo, Segera Dimulai

Presiden RI, Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan satuan tugas (satgas) hilirisasi ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 23 Mei 2025.

VIVA.co.id

23 Mei 2025