Minta Berantas Kegiatan Ilegal Sektor Bea Cukai, Sri Mulyani Sebut Kehadiran Letjen Djaka Jadi Nilai Tambah
Jumat, 23 Mei 2025 - 13:04 WIB
Sumber :
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati meminta Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Djaka Budi Utama untuk menaikkan penerimaan negara dan memberantas kegiatan ilegal di sektor kepabeanan dan cukai. Hal ini sejalan dengan Djaka yang baru saja dilantik pagi tadi mengemban amanah tersebut.
Sri Mulyani mengatakan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak bisa bekerja secara sendiri. Sebab dalam tugasnya, membutuhkan dukungan Kementerian Lembaga (K/L) lain untuk menjaga penerimaan negara dan industri, guna mendorong perekonomian nasional.
"Bapak Presiden sudah menyampaikan berkali-kali agar penerimaan negara terutama dari kegiatan kegiatan yang dilihat sebagai ilegal atau  menyalahi aturan harus di koreksi," ujar Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat, 23 Mei 2025.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani
Photo :
- Setpres
Dengan latar belakang Djaka sebagai Letnan Jenderal (Letjen) TNI, maka kehadirannya diharapkan Sri Mulyani bisa mendukung dan meningkatkan kemampuan Kemenkeu untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.
"Maka kehadiran Pak Djaka merupakan suatu nilai tambah yang kami harapkan akan mendukung dan meningkatkan kemampuan Kemenkeu untuk melakukan koordinasi yang jauh lebih baik dan efektif, dengan berbagai aparat penegak hukum dan instansi-instansi lainnya," jelasnya
Letjen Djaka Budi Utama bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto
Photo :
- Instagram @91agussubiyanto
Sri Mulyani juga meminta kepada Djaka, untuk memperbaiki Customs-Excise Information System and Automation (CEISA) yang sering dikeluhkan masyarakat. Menurutnya, citra dari Ditjen Bea dan Cukai harus ditingkatkan.
"Di bea dan cukai CEISA yang sering memberikan kemudahan, namun pada saat yang sama sering di keluhkan harus terus diperbaiki. Citra dari Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai harus terus dijaga dan terus ditingkatkan," jelasnya.
Defisit APBN 2025 Membengkak 2,78% Jadi Rp 662 Triliun, Kemenkeu Buka Suara
Febrio menegaskan, upaya mempercepat belanja masih harus dikebut pemerintah, utamanya belanja pada percepatan program-program prioritas Presiden Prabowo.
VIVA.co.id
24 Juli 2025
