Bahlil Evaluasi KKKS yang Lambat Garap Proyek Migas, DPR Sebut Upaya Pangkas Impor BBM

Jakarta VIVA –  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mencurigai adanya pihak, khususnya Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), yang sengaja menunda Plan of Development (POD) proyek migas. Hal tersebutlah yang diduga membuat lifting migas nasional terus menurun.

Merespons hal tersebut Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin menyampaikan dukungannya terhadap dugaan Bahlil tersebut. Langkah tegas Menteri ESDM untuk mengevaluasi KKKS yang tidak segera menggarap proyek adalah keputusan yang tepat untuk mempercepat produksi migas domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM).

"Kami di Komisi XII sangat mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi impor BBM, terutama dari Singapura yang menyumbang lebih dari separuh kebutuhan nasional," tutur Mukhtarudin saat dikutip dari keterangannya, Senin, 27 Mei 2025.

Mukhtarudin mengungkapkan, penundaan POD oleh KKKS harus diselidiki secara serius karena ini berpotensi merugikan kepentingan nasional dan menahan kemandirian energi nasional. Karenanya, Kementerian ESDM diharapkan memprioritaskan beberapa langkah spesifik terkait percepatan POD proyek migas untuk mengatasi penundaan.



Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mukhtarudin.

Photo :

• Instagram @mukhtarudin

Salah satunya, kata Mukhtarudin melakukan evaluasi menyeluruh terhadap KKKS yang menunda POD tersebut. Prioritasnya adalah mengidentifikasi alasan teknis, administratif, atau potensi kepentingan tertentu di balik penundaan.

"Termasuk pada sumur-sumur yang tidak produktif dari sekitar 40.000 sumur yang hanya 20.000 di antaranya aktif," imbuh Mukhtarudin.

Fraksi Golkar Senayan lanjutnya juga menekankan pengawasan ketat terhadap KKKS yang tidak mematuhi komitmen POD. Jika ditemukan indikasi sengaja menunda untuk mempertahankan impor BBM, DPR mendukung penerapan sanksi, termasuk kemungkinan pencabutan izin operasi.

"Karena langkah-langkah ini diprioritaskan untuk memastikan POD dapat mempercepat produksi migas nasional, mendukung kemandirian energi, dan mengurangi ketergantungan pada impor BBM," pungkas Mukhtarudin.



[Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin, 26 Mei 2025

Photo :

• VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

Diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mencurigai ada pihak yang sengaja menunda plan of development (POD/rencana pengembangan) blok minyak dan gas bumi (migas) agar Indonesia terus-menerus mengimpor bahan bakar minyak (BBM).

“Apakah memang Indonesia sudah tidak punya sumber daya alam atau masih ada ? Atau sengaja diturunkan agar impor terus ? Menurut saya, ini ada unsur kesengajaan, by design,” kata Bahlil dalam Forum Energi dan Mineral di Jakarta, Senin.

Halaman Selanjutnya

Fraksi Golkar Senayan lanjutnya juga menekankan pengawasan ketat terhadap KKKS yang tidak mematuhi komitmen POD. Jika ditemukan indikasi sengaja menunda untuk mempertahankan impor BBM, DPR mendukung penerapan sanksi, termasuk kemungkinan pencabutan izin operasi.