Komisi XI DPR RI Sepakat Defisit RAPBN 2026 2,48-2,53 Persen

Jakarta, VIVA – Komisi XI DPR RI menyepakati proyeksi defisit Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar 2,48-2,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Defisit ini lebih rendah dibandingkan outlook defisit APBN 2025 yang meningkat menjadi 2,78 persen dari PDB.

Wakil Ketua Ketua Panitia Kerja (Panja) Defisit Komisi XI DPR RI, Hanif Dhakiri mengatakan pihaknya memahami bahwa usulan pemerintah terkait proyeksi defisit ini sebagai bagian dari kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif.

"Panja Defisit Komisi XI mencatat bahwa penurunan defisit dari outlook 2025 2,78 persen menuju kisaran 2,5 persen pada 2026 merupakan langkah positif dalam penguatan disiplin fiskal," ujar Hanif dalam rapat kerja bersama pemerintah Senin, 7 Juli 2025.

Namun, Hanif menyatakan bahwa penurunan defisit ini harus tetap menjamin dukungan fiskal yang cukup terhadap program- program prioritas pemerintah.

"Termasuk Program Makan Bergizi Gratis, Penguatan Koperasi dan UMKM, serta Ketahanan Pangan dan Energi," jelasnya.

Hanif mengatakan, pemerintah juga harus memastikan bahwa defisit dan utang negara tetap berada dalam batas aman dengan prinsip kehati-hatian.

"Pemerintah memastikan bahwa defisit dan utang negara tetap berada dalam batas aman yang ditunjukan dengan pengelolaan yang akuntabel, transparan, manajemen risiko dan dilandasi dengan prinsip kehati-hatian," ujarnya.

Di samping itu, Komisi XI DPR RI dan pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,2-5,8 persen, dan nilai tukar rupiah di kisaran 16.500-16.900 per dolar AS.

Berikut asumsi makro pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026:

- Pertumbuhan ekonomi:  5,2-5,8%
- Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun: 6,6-7,2 pesen
- Nilai tukar rupiah: Rp 16.500-Rp 16.900 per dolar AS
- Inflasi: 1,5-3,5 persen
- Kemiskinan: 6,5-7,5 persen
- Kemiskinan Ekstrem 0-0,5 persen
- Tingkat Pengangguran Terbuka 4,44-4,96 persen
- Rasio gini 0,377-0,380
- Penciptaan Lapangan Kerja Formal 37,95 persen.

DPR Dukung Satgas Rokok Ilegal untuk Jaga Penerimaan Negara

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M Hanif Dhakiri mendukung langkah Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu membentuk Satuan Tugas Nasional Pemberantasan Rokok Ilegal.

VIVA.co.id

11 Juli 2025