Dihantui Ketidakpastian Ekonomi Global, Industri Keuangan RI Berisiko Alami Ini Semester II-2025

Jakarta, VIVA – Industri keuangan di Indonesia masih dihantui ketidakpastian ekonomi global pada semester kedua pada tahun ini. Salah satunya terkait dengan tarif dagang Presiden Donald Trump yang bisa memengaruhi pemasukan dolar Amerika Serikat di perbankan.

Head of Corporate Banking UOB Indonesia Edwin Kadir mengatakan bahwa  dana pihak ketiga (DPK) bisa mengalami tekanan dengan adanya gejolak ekonomi global akibat tarif dagang AS yang telah ditetapkan Trump. Indonesia sendiri diketahui dikenakan tari 19 persen untuk komoditas impor yang masuk ke AS. 

"DPK mengalami sedikit challenges dan sisi likuiditas. Karena Indonesia ini relay komoditas begitu harga komoditas turun seperti nikel otomatis pemasukan dolar AS di perbankan turun," katanya dalam acara diskusi UOB bertajuk ‘Navigating Regulation Shift and Market Uncertainties in Indonesia and Asean’, di Jakarta, dikutip Rabu, 23 Juli 2025.

Dia menjabarkan, Loan to Deposit Ratio (LDR) di perbankan juga menghadapi tantangan. Apalagi,  LDR perbankan BUKU IV dan perbankan BUMN juga pernah menyentuh 100 persen. Hal ini bisa mengganggu likuiditas perbankan.



Head of Corporate Banking UOB Indonesia Edwin Kadir.

Photo :

• Raden Jihad Akbar/VIVA.

" LDR  perbankan bank buku 4 dan bumn sempat menyentuh 100 persen untuk ldr 100 persen karena likuiditas bergantung pada komoditas,"katanya.

Untuk itu, Perbankan pun menunggu kebijakan pemerintah agar tidak memfokuskan pada industri komoditas. Salah satunya dengan memanfaatkan industri bernilai tambah yang bisa membantu kinerja perbankan.

"Untuk itu kita  perlu membangkit dan mendorong valued industri," jelasnya.

Dia pun menambahkan bahwa UOB Indonesia mendukung kebijakan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan tekanan ekonomi baik dari geopoitik maupun tarif Trump. 

" Jadi sisi perbankan kita selalu mendukung kebijakan yang disampaikan pemerintah, kita melihat disiplin cash flow financial disiplin itu sangat penting. Kira memastikan debitur dan klien menggunakan resources hati-hati dan prudent dan kita membantu supply chain," jelasnya.



Wakil Ketua Umum KAdin Indonesia Aviliani.

Photo :

• Raden Jihad Akbar/VIVA.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aviliani meminta agar Pemerintah mencari pasar yang menguntungkan sektor industri keuangan.  Salah satunya, mengurangi impor yang masih tinggi di Indonesia. 

" Mencari market baru itu pasti. Peran duta besar kora harus menjadi negoisator yang ditempatkan Indonesia. Kita punya potensi perkebunan dan pertamabangan jadi harus mencari market baru. Bicara tentang lain kita harus kurangi impor," tegasnya.

Halaman Selanjutnya

"Untuk itu kita  perlu membangkit dan mendorong valued industri," jelasnya.