Defisit APBN 2025 Membengkak 2,78% Jadi Rp 662 Triliun, Kemenkeu Buka Suara

Jakarta, VIVA – Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 diproyeksi membengkak hingga 2,78 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau mencapai kisaran angka Rp 662 triliun.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, pertimbangan dari outlook tersebut disampaikan dengan mengingat banyaknya belanja pemerintah yang harus dipercepat.

"Outlook APBN kita untuk 2025 ini kan defisitnya di 2,78 persen. Nah, itu masih melibatkan banyak sekali belanja pemerintah yang harus dieksekusi lebih cepat," kata Febrio di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis, 24 Juli 2025.

Karenanya, Dia pun menegaskan bahwa upaya mempercepat belanja masih harus dikebut oleh pemerintah, utamanya belanja-belanja pada percepatan program-program prioritas Presiden Prabowo.

"Jadi (percepatan belanja) itulah yang nanti akan mendukung rebound untuk semester II-2025," ujar Febrio.

Kemudian, penurunan tarif impor menjadi 19 persen oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, diharapkan Febrio juga akan memberikan stimulus tambahan guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di semester II-2025.

"Hasil dari trade negotiation itu berdampak positif bagi aktivitas manufaktur kita. Kalau tadinya kita sudah terancam dengan pertumbuhan (ekonomi) yang cukup lemah di 4,7 persen, maka dengan tarif yang lebih baik ini kita melihat pertumbuhan ekonomi bisa rebound di atas 5 persen untuk paruh kedua," ujarnya.

Diketahui, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, sebelumnya telah menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, soal proyeksi defisit APBN 2025 yang bisa membengkak hingga 2,78 persen atau setara sekitar Rp 662 triliun.

Hal itu disampaikannya Menkeu kepada Presiden dalam rapat di Istana Kepresidenan kemarin, dan menyebut bahwa proyeksi itu lebih besar dari target awal yang dicanangkan sebesar 2,53 persen atau setara Rp 616 triliun.

"Tahun 2025 ini outlook dari APBN akan mencapai defisit 2,78 persen dari PDB," ujarnya.

Ditjen Pajak Kemenkeu Buka Suara Soal Kabar Amplop Kondangan Bakal Dipajaki

Rosmauli menegaskan, informasi tersebut dipastikan tidak benar dan tidak ada rencana terkait hal itu di Ditjen Pajak Kemenkeu.

VIVA.co.id

23 Juli 2025