Dukung Program 3 Juta Rumah dan Asta Cita, BRI Salurkan KPR Subsidi Rp14,65 Triliun hingga Agustus 2025
- BRI
VIVA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung program perumahan rakyat melalui penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Subsidi (KPRS). Sebagai bentuk komitmen dalam membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar bisa memiliki rumah layak huni, BRI telah menyalurkan KPRS sebesar Rp14,65 triliun kepada 107 ribu debitur di seluruh Indonesia hingga akhir Agustus 2025.
Apabila dirinci, penyaluran KPRS BRI terdiri dari KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp14,21 triliun, KPR Tapera sebesar Rp329,92 miliar, KPR Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp103,75 miliar, dan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebesar Rp9,24 miliar.
Corporate Secretary BRI Dhanny mengungkapkan bahwa pencapaian tersebut menegaskan komitmen BRI sebagai bank penyalur program perumahan subsidi pemerintah.
“Kami berkomitmen menghadirkan akses hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penyaluran KPRS ini sejalan dengan visi BRI untuk terus berkontribusi pada pemerataan kesejahteraan sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional,” ujarnya.
Sebagai wujud nyata dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah, BRI pada Agustus 2025 juga menambah kuota penyaluran KPR FLPP dari semula 17.700 unit menjadi 25.000 unit.
“Kami optimistis program perumahan subsidi dapat terus diperluas jangkauannya, sehingga semakin banyak keluarga Indonesia yang bisa memiliki rumah layak huni,” tambah Dhanny.
Penyaluran KPRS ini juga sejalan dengan fokus BRI dalam mendukung Asta Cita Pemerintah yakni melanjutkan pengembangan infrastruktur dan membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi. Melalui pembiayaan perumahan, BRI tidak hanya memberikan akses tempat tinggal, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Insentif PPN DTP Perumahan Resmi Diperpanjang hingga 2026, Menko Airlangga Ungkap Aturan Mainnya
Insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) 100 persen untuk sektor properti resmi diperpanjang hingga 2026.
