Heboh Warga Kabupaten Bekasi Ramai-ramai Transfer Duit ke Rekening Bank Pemkab, Ada Apa?
- Antara.
Jakarta, VIVA – Heboh sejumlah warga di Kabupaten Bekasi menggelar aksi transfer uang ke rekening kas milik Pemerintah Kabupaten yang ada di Jawa Barat itu. Aksi tersebut sebagai bentuk sindiran atas buruk sistem pengelolaan keuangan daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Aksi kirim uang itu juga merespons persetujuan DPRD Kabupaten Bekasi terhadap proyeksi penurunan pendapatan daerah yang tertuang dalam dokumen pengesahan APBD Perubahan 2025 pada akhir September kemarin.
Inisiator aksi transfer ke rekening pemda Adi (52) mengaku gerakan ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pengelolaan keuangan daerah. Di tengah dana dari transfer pusat berkurang, pemerintah daerah tidak melakukan langkah antisipasi dengan menggali potensi PAD.
Target penggalian potensi PAD baik dari sektor pajak, retribusi maupun pendapatan lain justru dikurangi. Sayangnya pengurangan itu pun disetujui DPRD Kabupaten Bekasi.
Ilustrasi Transfer E-Wallet
- pexels.com/Obsahovka Obsahovka
"Kami memahami dengan kekurangan itu maka pemerintah daerah saat ini kekurangan uang. Sebagai masyarakat yang cinta akan daerah, kami membantu. Tapi memang kemampuan kami membantu itu terbatas, jadi seadanya," kata Adi dkutip dari keterangannya, Jumat, 3 Oktober 2025.
Diketahui, uang tersebut ditransfer ke nomor tujuan atas nama Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Bekasi dengan jumlah bervariasi antara Rp5.000-Rp10.000, disertai pesan bernada sindiran. Bukti transfer ini mereka unggah pada sejumlah media sosial hingga percakapan grup WhatsApp.
"Bantu-bantu saja ya," tulis pada salah satu bukti transfer. "Naikkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Buat ningkatin PAD sama kali buat nambah-nambah bayar tunjangan perumahan," tulis pesan lain.
Adi berharap dengan aksi ini baik pemerintah daerah maupun DPRD menyadari kondisi keuangan daerah sekaligus mampu memutar otak untuk menggali potensi yang ada secara optimal.
"Karena kan memang yang dibutuhkan banyak. Apalagi harus ada anggaran untuk tunjangan rumah para anggota dewan. Jadi kami ingin berkontribusi, membiayai kebutuhan tunjangan para pejabat itu," katanya.
Inisiator lain, Imam (33) mengaku gerah dengan kondisi keuangan daerah. Namun dari kondisi tersebut, tidak ada pihak yang bisa benar-benar mencari solusi. Bahkan tidak sedikit pihak yang hanya bisa mempersoalkan tanpa menyelesaikan.
