Diprotes soal Pemotongan TKD, Purbaya Minta Para Gubernur Fokus Benahi Serapan Anggaran
- Biro Pers Sekretariat Presiden
Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa, angkat bicara soal protes keras dari puluhan gubernur terkait pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026.
Ia meminta para kepala daerah untuk tidak hanya mengeluh, tetapi fokus memastikan penyerapan anggaran berjalan baik, tepat waktu, dan tanpa kebocoran.
“Jadi dia semuanya kalau dipotong anggarannya pasti protes. Saya bilang ya pertengahan tahun depan mungkin ada ruang untuk ini ke atas, meng-update kalau ekonomi sudah mulai bagus dan pajak kita membaik,” ucap Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Oktober 2025.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, Komisi XI DPR
- [tangkapan layar]
Ia menilai, ruang fiskal pemerintah bisa kembali longgar jika kondisi ekonomi dan penerimaan pajak meningkat tahun depan. Dalam situasi itu, bukan tidak mungkin alokasi anggaran ke daerah akan kembali ditambah.
“Kalau ekonomi bagus otomatis ya pajaknya naik ya. Nanti kita lihat, saya pesan ke mereka pastikan aja penyerapan anggaran bagus, tepat waktu dan gak ada yang bocor. Kalau itu terjadi maka tahun depan kita bisa surplus ke atas, dan (minta) ke DPR untuk menambah,” jelasnya.
Purbaya menegaskan, sulit bagi pemerintah pusat untuk menambah anggaran ke daerah jika penyerapan dan akuntabilitas keuangan di tingkat lokal masih bermasalah.
“Ketika itu tidak bisa dihilangkan, susah kita menjalankan atau menambah anggaran ke daerah. Mereka juga setuju,” tegasnya.
Ia menambahkan, sudah ada sinyal kesepahaman antara pemerintah pusat dan para gubernur untuk memperbaiki kinerja fiskal di daerah.
“Kira-kira sinyalnya seperti itu. Harusnya kalau bagus selama ini (serapan anggaran) juga gak akan tarik ke atas ke pusat. Jadi pastikan desentralisasi bisa jalan lagi dengan implementasi kebijakan yang lebih bagus,” ujarnya.
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa saat rapat dengan Komisi XI DPR RI
- Tangkapan layar YouTube TV Parlemen
Pernyataan Purbaya ini merespons langsung protes dari puluhan gubernur dan wakil gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Mereka menolak kebijakan pemangkasan TKD tahun 2026 yang turun menjadi Rp692,99 triliun, atau turun 24,7 persen dari tahun 2025 yang mencapai Rp919,9 triliun.
