Aset Milik Pengguna Platform Kripto Ini Diklaim Aman, Punya Akses Langsung

Jakarta, VIVA – Bitget, platform perdagangan mata uang kripto, merilis valuasi terbaru dari Dana Perlindungan miliknya untuk Juli 2024.

Dana Perlindungan dirancang untuk melindungi aset pengguna dan tetap menjadi salah satu langkah preventif yang penting dalam menjaga langkah-langkah keamanan yang komprehensif bagi pengguna Bitget.

Diluncurkan pada Desember 2022, Dana Perlindungan sepenuhnya didanai secara mandiri dan disimpan di dompet yang dapat dilihat oleh publik, memastikan transparansi dan akses langsung ketika dibutuhkan.

Proof of Reserves Bitget, lapisan keamanan lain yang juga diperkenalkan pada Desember 2022, semakin memperkuat komitmen perusahaan terhadap keamanan aset, dengan mempertahankan rasio cadangan setidaknya 1:1 dari total aset pengguna.

"Prioritas kami melindungi aset pengguna di tengah fluktuasi dan ketidakpastian pasar. Dana Perlindungan Bitget adalah lapisan kepercayaan tambahan untuk meningkatkan keamanan pengguna. Dengan mempertahankan cadangan yang substansial, kami memastikan lingkungan perdagangan yang andal dan aman," ungkap Gracy Chen, CEO Bitget.

Pada Juli 2024 mengalami volatilitas yang tinggi sehingga valuasi Dana Perlindungan menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Dengan nilai tertinggi US$443.574.608 dan nilai terendah US$363.222.440.

Variasi ini berkorelasi langsung dengan pergerakan harga BTC (Bitcoin), yang menunjukkan harga tertinggi US$68,242 dan harga terendah US$55,880 di periode yang sama.

Perubahan valuasi mencerminkan tren harga Bitcoin karena saldonya tetap konstan pada 6.500 BTC. Dana Perlindungan yang diperbarui mencerminkan sikap proaktif Bitget dalam menyediakan lingkungan perdagangan yang aman.

Dengan mempertahankan cadangan yang besar, Gracy Chen memastikan bahwa aset pengguna terlindungi dari potensi risiko dan fluktuasi pasar tidak terduga.

"Perlindungan keuangan yang terdiri dari aset yang terdiversifikasi dapat meningkatkan ketahanan dan kemampuan dana untuk mengatasi berbagai kondisi pasar," jelas dia.

Platform Luar Negeri Batal Ditunjuk DJP Jadi Pemungut Pajak Kripto

Exchanger atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri batal dijadikan pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi kripto.

VIVA.co.id

2 Agustus 2025