Twitter Akui Jual Data ke Pembocor Data Facebook
- REUTERS/Regis Duvignau
VIVA – Twitter mengakui mereka menjual data penggunanya pada peneliti Universitas Cambridge Inggris, Aleksandr Kogan, orang yang juga bertanggung jawab pada skandal data Facebook. Kogan menegaskan, dalam hal itu ia tidak melanggar kebijakan yang ada di Twitter.
Dilansir Daily Mail, Selasa 1 Mei 2018, perusahaan milik Kogan, GSR mengumpulkan sampel acak dari postingan Twitter publik dalam sehari pada 2015. Kogan menyatakan pengumpulan data pengguna Twitter itu tak melanggar kebijakan privasi, dia berdalih data itu dipakai untuk membangun 'brand report' dan 'alat survei'.
Kabar yang berhembus menyatakan, penjualan data ini meningkatkan pendapatan Twitter hingga 13 persen dari total pendapatan keseluruhan.Â
Dalam pernyataannya, Twitter menyatakan, GSR mendapatkan postingan Twitter selama periode lima bulan dari Desember 2014 hingga April 2015. Platform itu melarang GSR untuk mengumpulkan informasi sensitif seperti pandangan politik dan ras.Â
Selain itu, Twitter juga melarang menghubungkan akun Twitter dengan informasi pribadi dari sumber lain, seperti data profil Facebook pengguna.Â
Twitter menyatakan telah menghapus Cambridge Analytica dan pihak terkait yang menjadi pengiklan. Menurut Twitter, model bisnis Cambridge Analytica itu bertentangan dengan praktik bisnis iklan Twitter.Â
Dengan terbongkarnya jual data Twitter ini, ditakutkan media sosial blog itu punya nasib yang sama seperti kasus Facebook dan Cambridge Analytica. Juru bicara Cambridge Analytica mengakui, ada usaha menggunakan platform Twitter untuk mengiklankan politik. Namun ia membantah jika bekerja sama dengan GSR untuk data Twitter.
Cambridge Analytica juga membantah mendapatkan data Twitter dari GSR. Juru bicara Cambridge Analytica juga menegaskan, perusahaannya tidak pernah memanipulasi pandangan politik seseorang.
Imbas Tarif Trump, FKBI Desak Pemerintah Perketat Perlindungan Data Pribadi Warga RI
Ketimpangan Standar Perlindungan Data warga Indonesia bisa saja diproses di bawah regulasi AS (CCPA, HIPAA), meskipun tidak sepenuhnya selaras dengan UU PDP Indonesia.
