Mereka yang Bakal Terkubur

"Bayangkan, pemilih sudah datang ke TPS, mencoblos, namun suaranya tidak bisa dihitung karena parpol pilihannya tidak lolos masuk DPR akibat suaranya di bawah DPT," ujarnya.

Baca Juga

Siap-siap Gaduh Gara-gara Reshuffle Kabinet

Menurut Titi, ada cara lain yang lebih bisa diambil selain menaikkan PT. Misalnya dengan merampingkan alokasi kursi di Daerah Pemilihan. Atau jika mau parlemen yang efektif, tidak perlu ada PT tapi bisa dengan memberlakukan ambang batas pembentukan fraksi. "Ambil saja angka 10 persen maka hitung-hitungan saya, paling banyak akan ada 5 sampai 7 fraksi saja di parlemen," tuturnya memberikan penjelasan.

Pendapat Titi juga diaminkan Ahmad Riza Patria. Riza menjelaskan, Partai Gerindra sejak awal menolak penetapan ambang batas. "Kita maunya parlemen treshold nol persen, karena itu suara rakyat. Kalau orang duduk di parlemen, suara rakyat enggak boleh hilang. Sekalipun partainya cuma punya dua calon buat anggota dewan di DPR RI, tapi dia terpilih. Sekarang kalau dia terpilih jadi anggota dewan tapi PT di bawah 4 persen, enggak bisa duduk dia. Kan kejadian dulu, PBB enggak bisa duduk padahal ada yang terpilih," tuturnya.

Baca Juga

Ketua Jokowi Mania Masuk Partai Golkar?

Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu, Ahmad Riza Patria

Baca Juga

Parpol Diingatkan Tak Usung Eks Pengguna Narkoba di Pilkada

Menurut Refly Harun, PT hingga lima persen masih terhitung rasional dan itu penting untuk membatasi jumlah partai. Sebab, partai yang ada saat ini menurut Refly sangat pragmatis. "Menurut saya idealnya partai untuk konteks ke-Indonesiaan itu maksimal lima atau sampai tujuh partai. Jadi polarisasinya begini, partai kanan yang berbasis massa islam, partai kiri yang nasionalis, partai tengah itu yang non ideologis seperti Golkar, partai agak kanan dan agak kiri. Jadi lima partai cukup," ujarnya.

Ia menegaskan, ideologi sangat diperlukan sebagai platform perjuangan sebuah partai. Sebab, partai yang pragmatis akan membuat publik tak lagi percaya dan mengandalkan partai. Merujuk ke dirinya sendiri, Refly yakin saat ini sebagian besar masyarakat tak lagi menganggap keberadaan partai sebagai hal yang penting. Publik saat ini lebih memilih melihat calon, dan tak terlalu peduli apa partainya. Dengan kondisi ini, konflik berdasarkan partai tak setajam konflik Pilpres, yang memilih sosok.

Halaman Selanjutnya

"Makanya saya termasuk orang yang tidak setuju ambang batas presiden. Karena hanya mengarahkan calon itu kepada dua itu aja. Dan dua calon ini tidak produktif perdebatannya dalam beberapa tahun terakhir ini," tuturnya.