- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Dia yakin, kondisi politik saat ini tak akan menjadi masalah saat pencoblosan nantinya pada Februari 2017. Dia berharap, kasus itu tidak memengaruhi proses yang ada.
”Kalau memang ada kasus, kan itu bisa diselesaikan sesuai prosedur yang ada, tidak akan pengaruh ke proses Pilkada, pesta demokrasi ini tetap jalan. Kita akan berjalan sesuai tahapan, meski kasus Ahok diputus sebelum atau sesudah pencoblosan,” ujarnya.
KPU menilai, secara umum sejauh ini tahapannya berjalan lancar. Belum ada hambatan yang berarti, kecuali memang masih ada 16 daerah yang sedang sengketa pencalonan di Pengadilan Tata Usaha Negara. ”Nah itu saja nanti yang akan kita tunggu,” ujar Fery.
Soal daftar pemilih itu juga menjadi perhatian KPU yang tengah memprosesnya menjadi Daftar Pemilih Tetap. Ada beberapa yang perlu divalidasi karena ada data-data ganda, itu sedang dirapikan oleh internal KPU, itu akan cepat. ”Kalau untuk eksternal kaitannya dengan dukcapil Kemendagri terkait KTP elektronik,” katanya.
Tiga pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta menunjukkan nomor urut saat rapat pleno pengundian nomor urut Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI di Jakarta, Selasa 25 Oktober 2016. Foto: ANTARA/Hafidz Mubarak
Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran, Idil Akbar, mempertanyakan kenapa hanya Pilkada Jakarta saja yang dihebohkan. Padahal, ada 101 daerah lain yang juga menggelar Pilkada serentak 2017.
”Ini timbulkan pertanyaan besar, ada banyak daerah yang Pilkada tapi Jakarta jadi perhatian besar,” kata Idil kepada VIVA.co.id.
Idil menilai, fenomena hebohnya Pilkada Jakarta dan sepinya Pilkada daerah lain dari ruang publik baik di media dan media sosial merupakan fenomena sentralisasi politik kekuasaan karena Jakarta menjadi barometer. Personifikasi dan dinamika serta pencitraan oleh berbagai stakeholder serta kecenderungan media memberikan porsi pemberitaan membuat masyarakat tersedot ke Jakarta.
”Ini tak bagus bagi perkembangan demokrasi Indonesia secara keseluruhan,” kata Idil.
Realitas itu membuatnya khawatir ada pandangan bahwa pemerintah cenderung abai dengan perkembangan demokrasi daerah lain. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan daerah akan marah karena berpikir kenapa hanya Jakarta saja yang diperhatikan.
