SOROT 425

Magnet Pilkada dan Kontroversi Ahok

Aksi Damai 212 di Monas beberapa waktu silam.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

”Contohkan Provinsi Bangka Belitung salah satu yang ikut Pilkada serentak 2017. Tapi sampai sekarang adem ayem saja seolah tidak akan ada Pilkada di sana. Jadi seperti air mengalir orang tak begitu fokus. Dulu tiap daerah punya kekhasan masing-masing. Ini harus jadi perhatian bersama kita,” ujarnya.

PKS Kasih Pilihan Buat Anies: Jadi Kader atau Wakil Gubernur

Isu Makar

Sepanjang 2016, Presiden Jokowi dinilai berhasil menyolidkan partai-partai pendukungnya. Itu terlihat kini di parlemen relatif tidak ada gangguan yang serius, bahkan dukungan dari partai politik kepada pemerintah sudah mencapai 60% lebih dari total kursi di DPR. ”Jadi pada pada level eksekutif maupun legislatif relatif tidak ada apa-apa yaa,” ujar Arya, peneliti CSIS.

PKS Bocorkan Sosok Pendamping Sohibul Iman di Pilkada DKI 2024

Berdasarkan datanya, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi naik dibandingkan tahun sebelumnya. Jokowi juga dinilai mulai bisa menunjukkan power-nya sebagai seorang presiden. Dalam proses perombakan kabinet misalnya, proses pergantian menteri lebih dominan di lakukan atas dasar evaluasi kinerja menteri, sementara dalam penentuan menteri pada saat pertama itu kan memang berdasarkan kompromi partai politik. Di saat bersamaan, relasi politik Jokowi terhadap partai-partai politik tidak ada permasalahan serius.  

”Yang akan menjadi catatan serius menurut saya ke depan adalah proses kontrol di DPR yang mulai lemah,” kata Arya. Kontrol parlemen berpotensi melemah karena dukungan terhadap pemerintah akan lebih dominan lebih di atas 60 persen dari total kursi di parlemen. Kondisi itu berpotensi membuat partai-partai oposisi suaranya kemungkinan tidak akan terdengar atau tidak terlalu kritis.

Respons Kaesang saat Ditanya Warga Siap ke Jakarta

Arya juga melihat lemahnya kontrol dari kalangan masyarakat sipil. ”Saya melihat evaluasi dari kelompok-kelompok masyarakat sipil kecenderungannya tidak semasif di masa pemerintahan SBY,” ujarnya.

Melihat kuatnya posisi Presiden Jokowi tersebut, Arya menilai mustahil bila ada upaya makar bakal berhasil dilakukan saat ini. Dalam konstitusi, usaha untuk memakzulkan Presiden itu sangat  berat. Bahkan untuk memperoleh dukungan dari parlemen untuk memakzulkan dari DPR saat ini sudah dipastikan sangat sulit. Menurutnya, mustahil itu dilakukan sekarang ini dengan kekuatan yang dominan di DPR kini dikuasai oleh partai-partai pendukung pemerintah.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya