Siap Balas Dendam Soleimani, Iran Tak Mau Negosiasi dengan Amerika

VIVA – Kebencian Iran terhadap Amerika Serikat (AS) sepertinya takkan berakhir, pasca serangan pesawat tanpa awak yang menewaskan Panglima Garda Revolusi Iran (IRGC), Mayor Jenderal Qassem Soleimani, di Baghdad, Irak, 3 Januari 2020 lalu. 

Parlemen Iran menegaskan takkan bernegosiasi dan akan terus melakukan perlawanan terhadap AS. Ketua Parlemen Republik Islam Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan Iran akan membalas dendam kematian Soleimani.

Ghalibaf yang terpilih sebagai Ketua Parlemen Iran merupakan mantan Komandan Angkatan Udara Garda Revolusi Iran, berpangkat Brigadir Jenderal. Ghalibaf juga adalah mantan Walikota Teheran dan kandidat Presiden Iran yang kalah dari Hassan Rouhani pada pemilihan umum 2017.

"(Parlemen Iran) menganggap negosiasi dengan Amerika sebagai poros kesombongan global akan sangat sia-sia dan berbahaya," ujar Ghalibaf dalam pidato pertamanya sebagai Ketua Parlemen Iran, dikutip Military.com.

"Strategi kami dalam menghadapi teroris Amerika adalah meyelesaikan balas dendam atas darah Soleimani yang menjadi martir. (Iran harus melakukan) pengusiran secara total tentara teroris Amerika dari wilayah tersebut (Baghdad)," katanya.

Ketegangan Iran dengan AS yang telah terjadi selama puluhan tahun, kembali memanas dalam dua tahun terakhir. Iran berang dengan keputusan Presiden AS, Dondal Trump yang menarik diri dari perjanjian nuklir Rencana Aksi Kompeherensif Bersama (JCPOA), pada 2018.

Langkah ini diambil untuk menerapkan kembali sanksi embargo ekonomi AS terhadap Iran, yang sudah terjadi sejak 1979 lalu. Sementara, sanksi itu seharusnya berakhir tahun ini.

Kemudian yang menjadi puncak kemarahan Iran adalah serangan drone AS di dekat Bandara Internasional Baghdad pada awal Januari lalu. Serangan yang diarahkan ke iring-iringan kendaran menewaskan Soleimani, dan Wakil Panglima Unit Mobilisasi Umum Irak, Abu Mahdi al-Muhandis.

Iran Laporkan Kejahatan Perang Israel ke PBB

Iran menyampaikan laporan komprehensif tentang pelanggaran, terutama yang menargetkan perempuan dan anak-anak, selama 12 hari agresi militer pada Juni.

VIVA.co.id

21 Juli 2025