Penyelenggara Negara
Persidangan Hasto, Ahli Sebut Suap Tetap Terjadi Meski Penyelenggara Negara Tak Penuhi Keinginan Penyuap
Nasional
10 jam lalu
JPU menghadirkan Ahli Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Muhammad Fatahillah Akbar dalam persidangan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Pasca UU Disahkan, KPK Terbitkan Surat Tetap Bisa Usut Direksi dan Komisaris BUMN
Nasional
17 hari lalu
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeluarkan surat edaran terkait dengan terbitnya Undang-Undang (UU) BUMN Nomor 1 tahun 2025.
Komisi III DPR Soroti UU BUMN yang Tidak Bisa Disentuh KPK Jika Direksi Terindikasi Korupsi
Nasional
23 hari lalu
Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta menyoroti soal Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) Nomor 1 Tahun 2025.
11 Ribu Lebih Pejabat Negara Belum Setor LHKPN, KPK: Mayoritas Belum Lengkap Surat Kuasa
Nasional
26 hari lalu
Menurut KPK, 400 ribu lebih penyelenggara negara tercatat sudah menyetorkan LHKPN.
Direksi Komisaris di UU BUMN Bukan Penyelenggara Negara Bakal Digugat, KPK Bilang Begini
Nasional
27 hari lalu
KPK menyambut baik bila memang UU BUMN yang baru itu digugat. Soal pemberantasan korupsi, KPK tidak bisa diatur.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut pasal tersebut mengandung makna yang kontradiktif dengan aturan yang lain.
Walau Bukan Penyelenggara Negara Lagi, KPK Tegaskan Direksi dan Komisaris di BUMN Bisa Dipidana
Nasional
sekitar 1 bulan lalu
KPK menegaskan, baik itu direksi hingga komisaris di BUMN masih bisa diusut aparat penegak hukum dalam kasus korupsi. Tergantung konteks perbuatan perseorangannya.
Wakil KPK Johanis Tanak: Komisaris dan Direksi BUMN Memang Bukan Penyelenggara Negara
Nasional
sekitar 1 bulan lalu
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak mengatakan Komisaris dan Direksi di BUMN memang bukan merupakan penyelenggara negara. Perubahan penugasan hingga pola kerja dalam UU BUMN.
KPK Kaji UU BUMN Baru soal Komisaris dan Direksi Bukan Lagi Penyelenggara Negara
Nasional
sekitar 1 bulan lalu
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara soal komisaris dan direksi di Perusahaan BUMN sudah bukan lagi penyelenggara negara.
Awalnya, batas akhir pelaporan LHKPN dijadwalkan berakhir pada 31 Maret 2025, batas waktu pelaporan kini diperpanjang hingga 11 April 2025
KPK mencatat masih ada 108.869 penyelenggara negara yang belum melaporkan LHKPN untuk masa periodik tahun pelaporan 2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini masih melakukan penelaahan Laporan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan
Terpopuler
Di tengah semarak ibadah, libur panjang Idul Adha sering dimanfaatkan untuk wisata Idul Adha, menggabungkan perjalanan spiritual dengan eksplorasi budaya dan alam.
ASUS menjawab tantangan kerja hybrid melalui Expert P dan ExpertCenter Series. Dirancang punya daya tahan tinggi, performa responsif, dan fitur cerdas.
Selengkapnya
Partner
Selengkapnya
Isu Terkini
