Pemerintah Resmi Naikkan PPN 12 Persen, Warganet Heboh di Media Sosial
Selasa, 17 Desember 2024 - 11:45 WIB
Sumber :
- VIVA.co.id/B.S. Putra (Medan)
Jakarta, VIVA – Baru-baru ini pemerintah secara resmi mengumumkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai tahun depan. Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Ia menjelaskan kenaikan PPN 12 persen ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Langkah ini diambil untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan meningkatkan keseimbangan fiskal di tengah tantangan ekonomi global.
ilustrasi pajak
Photo :
- www.istockphoto.com
"Sesuai dengan amanat UU HPP ini sesuai dengan jadwal yang ditentukan PPN tahun depan akan naik 12 persen per 1 Januari 2025," ujar Airlangga dalam konferensi pers, dikutip VIVA Selasa, 17 Desember 2024.
Lebih lanjut, Airlangga menambahkan meski PPN naik menjadi 12 persen, terdapat barang-barang kebutuhan masyarakat yang dikecualikan dari kenaikan ini.
"Barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0 persen," tambahnya.
Adapun barang-barang yang bebas tarif PPN ini di antaranya beras, daging, ikan, telur, susu, sayur, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air.
Perlu diketahui, adanya kenaikan PPN dinilai penting untuk meningkatkan pendapatan negara guna mendanai program-program pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Alhasil, adanya keputusan ini membuat warganet heboh di media sosial. Beberapa dari mereka berkomentar tentang kekhawatiran akan dampak kenaikan PPN terhadap harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat.
"Inget ya Pak harus kebutuhan atau barang yang kategori tersier dan mewah," tulis warganet dalam komentar yang mengunggah tentang kenaikan PPN di media sosial.
"Tolong ketika sudah diresmikan, pemerintah buat solusi terkait keputusan ini untuk masyarakat khususnya menengah ke bawah," timpal warganet lainnya dalam komentar.
Dengan reaksi publik yang cukup besar di media sosial, pemerintah tampaknya harus menghadapi tantangan untuk meyakinkan masyarakat bahwa kebijakan ini benar-benar demi kepentingan bersama.
Legislator PDIP Ingatkan Pemerintah Tak Sembarangan Transfer Data ke AS
Anggota Komisi I DPR dari PDIP, TB Hasanuddin meminta pemerintah bersikap terbuka menyusul pernyataan Gedung Putih terkait kerja sama pengelolaan data pribadi oleh AS.
VIVA.co.id
26 Juli 2025
