Banyak Banget! Segini Jumlah Kepala Daerah yang Dilarang Megawati Ikut Retret ke Akmil

Magelang, VIVA – Situasi politik nasional kembali memanas setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya penahanan terhadap Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku.

Sebagai respons terhadap langkah KPK tersebut, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, langsung mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah dari PDIP untuk tidak menghadiri acara pembekalan atau retreat kepala daerah yang dijadwalkan berlangsung di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, pada 21–28 Februari 2025.

Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani oleh Megawati pada Kamis, 20 Februari 2025. Dalam surat tersebut, ia secara tegas meminta kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari PDIP untuk menunda keikutsertaan mereka dalam acara tersebut.

"Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025," demikian bunyi poin pertama dalam Instruksi Harian Ketua Umum DPP PDIP.

Langkah ini diduga sebagai bentuk protes politik terhadap langkah KPK yang dinilai sebagai upaya kriminalisasi terhadap kader PDIP.

Lantas, berapa jumlah kepala daerah yang dilarang ikut retret?

Jumlah kepala daerah dari PDIP yang terkena dampak instruksi ini cukup signifikan. Jika dihitung, kader PDIP yang menjabat sebagai kepala daerah dan baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 20 Februari 2025 berjumlah sekitar 126 orang.

Sebagai perbandingan, jumlah kepala daerah yang dijadwalkan mengikuti retret di Akmil Magelang mencapai 961 orang.

Dengan 126 kepala daerah PDIP dilarang mengikuti acara tersebut, maka jumlah peserta retret secara keseluruhan dapat berkurang cukup signifikan.

Salah satu pasangan kepala daerah yang berasal dari PDIP adalah Pramono Anung dan Rano Karno, yang baru saja dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden Prabowo.

Wakil Gubernur DKI Jakarta sekaligus kader PDIP, Rano Karno mengaku akan bekerja membenahi Jakarta usai resmi dilantik menjadi Wakil Gubernur.

"Itu tanya sama DPP, tugas saya sekarang wakil gubernur bekerja, ini lah tugas saya yang pertama," ujar Rano Karno kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 21 Februari 2025.

Rano juga tidak merespons apakah Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung akan mengikuti arahan Megawati untuk tidak pergi ke Magelang. "Tanya sama beliau (Pramono)," tuturnya. 

Puan Tegaskan Soliditas Kepemimpinan Megawati jadi Kunci Kekuatan PDIP

Puan tegaskan pentingnya soliditas partai di bawah kepemimpinan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

VIVA.co.id

30 Juli 2025