Dedi Mulyadi: Jika Saya Jadi Gubernur Jakarta, Warga Digaji Rp10 Juta per Kepala Keluarga

Bandung, VIVA – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyampaikan pandangan menarik terkait besarnya potensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta. Dedi menyebut bahwa jika ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, ia yakin mampu menggaji setiap kepala keluarga sebesar Rp10 juta.

Hal tersebut dikatakan Dedi dalam pidatonya di acara Musyawarah Nasional Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) 2025, di Bandung, pada Selasa, 6 Mei 2025.

Menurutnya, APBD DKI Jakarta yang mencapai kisaran Rp90 triliun sangat besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang diperkirakan sekitar 10 juta jiwa. Dengan asumsi satu keluarga terdiri dari 4 hingga 5 orang, maka terdapat sekitar dua juta kepala keluarga di Jakarta.

"Saya mau ngomongin Jakarta, Jakarta ini pak, penduduknya di bawah 10 juta, APBD-nya 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta, ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga Rp10 juta,” kata Dedi dikutip dari unggahan video Instagram @tante.rempong.official, Jumat 8 Mei 2025.

"Kenapa? Karena 10 juta, dikali 2 juta hanya 20 triliun. Kalau saya gubernurnya, (saya) bagi," sambungnya.

Sebagai perbandingan, Dedi menyampaikan kondisi yang berbeda dengan Provinsi Jawa Barat yang saat ini ia pimpin. Jawa Barat memiliki penduduk sekitar 50 juta jiwa, dengan APBD hanya sekitar Rp36 triliun. Menurutnya, dengan jumlah penduduk sebesar itu, mustahil menerapkan kebijakan serupa.

Dedi menjelaskan, pernyataannya bukan semata soal pemberian gaji, melainkan gambaran dari pentingnya keadilan fiskal antar daerah. Ia menyoroti perlunya pemerataan anggaran yang mencerminkan kebutuhan riil penduduk dan potensi daerah masing-masing.

Ia juga menekankan bahwa daerah harus bergerak menuju kemandirian fiskal. Untuk mencapainya, pembangunan harus berorientasi pada hasil dan perencanaan yang visioner.

Mendagri Tegaskan Pemda Wajib Prioritaskan Anggaran Enam Pelayanan Dasar

Mendagri Muhammad Tito Karnavian menegaskan, Pemda wajib memprioritaskan anggaran untuk enam pelayanan dasar yang harus dijalankan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

VIVA.co.id

23 Mei 2025