Lawan Korupsi Sejak Dini

Merebut hak orang lain, mengambil sesuatu yang bukan haknya demi keuntungan pribadi sehingga merugikan banyak orang, ya, itulah korupsi. Sungguh ironis melihat maraknya fenomena korupsi ini, terutama di negeri kita, Indonesia. Perbuatan tak terpuji itu tampaknya kini telah mengakar menjadi budaya. Mengapa disebut budaya? Karena sudah begitu banyak pihak tanpa urat malu yang melakukan tindak korupsi. Betul-betul budaya yang sama sekali tak perlu dijaga dan dilestarikan. 

Mulai dari pejabat, politisi, hingga pedagang di pasar sekalipun bisa melakukan tindak korupsi. Pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk meraup lebih banyak uang demi memperkaya dirinya sendiri, itu korupsi. Calon gubernur yang memberi uang suap demi mendapatkan dukungan suara, itu juga tindak korupsi. Bahkan pedagang daging di pasar yang menjual daging sapi glonggongan juga termasuk melakukan korupsi. Tak terhitung berapa banyak warga yang dirugikan dari segala macam tindakan korupsi tersebut. 

Kasus mafia pajak Gayus Tambunan yang pernah marak beberapa tahun silam adalah salah satu contoh konkret yang ada. Gayus dijadikan tersangka atas kasus penerimaan suap dan bertindak sebagai makelar pajak. Dalam hal ini, yang dirugikan tentu adalah negara. Dana yang seharusnya menjadi pemasukan anggaran negara guna meningkatkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, harus masuk ke saku orang-orang tamak. Betapa mengerikan dampak dari korupsi ini dan membahayakan masa depan bangsa tentunya.

Lantas apa yang mendasari adanya budaya korupsi ini? Menurut Bibit Samad Riyanto, ada lima hal yang bisa memicu terjadinya korupsi, antara lain:

Ditandai dengan munculnya aturan perundang-undangan, seperti perda dan peraturan lain, 'mereka' atau pelaku tindakan korupsi dapat berlindung dengan aturan tersebut.