Menelaah Unsur yang Termasuk Pencemaran Nama Baik

ilustrasi pencemaran nama baik
Sumber :
  • vstory

VIVA  – Era digital ini membuat mudah setiap orang mengakses hal-hal yang tidak dapat dijangkau secara fisik. Namun kemudahan tersebut bisa berujung pada kasus hukum yang akan menjerat jika salah memanfaatkannya, salah satunya adalah kasus pencemaran nama baik.

Dahlan Iskan Tersangka Kasus Penggelapan? Pengacara: Kami Sangat Menyayangkan

Pencemaran nama baik adalah sebuah tindakan menyerang kehormatan atau martabat orang lain baik melalui lisan maupun tulisan. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 310 Ayat 1 KUHP yang berbunyi:

"Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

KUHP Baru Bisa Jerat Jurnalis, Kejagung Bicara Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong

Menelaah unsur-unsur pencemaran nama baik sangat penting untuk diperhatikan, karena jika salah sedikit dalam berucap ataupun mengetik kita akan berurusan dengan hukum.

Banyak sekali hal sepele yang dipidanakan dikarenakan kecerobohan dirinya sendiri dalam memanfaatkan teknologi. Oleh karena itu agar tidak terjerat pidana kita harus mawas diri dalam berbangsa dan bernegara. Dengan begitu akan terhindar dari segala bentuk yang dikategorikan sebagai unsur pencemaran nama baik.

Komisi III DPR Dalih Pembahasan RUU Perampasan Aset Tak Bisa Tergesa-gesa

Bukan hanya itu, penumpukan berkas perkara di pengadilan juga dikarenakan adanya saling melapor karena hal sepele yang seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

Dengan mengetahui hal-hal apa saja yang termasuk unsur pencemaran nama baik tentunya kita akan berhati-hati dalam berucap ataupun mengetik di media sosial.

Oleh karena itu pengetahuan akan hukum sangatlah penting bagi seluruh masyarakat agar lebih berhati-hati dalam bermedia sosial.

Diskusi soal RUU KUHAP

RKUHAP Dinilai Problematik Secara Konseptual, Ini Penjelasannya

Pendekatan formalisme yang digunakan RKUHAP mengabaikan aspek perlindungan hak serta tak memberikan pemulihan terhadap pelanggaran prosedur.

img_title
VIVA.co.id
16 Juli 2025
Disclaimer: Artikel ini adalah kiriman dari pengguna VIVA.co.id yang diposting di kanal VStory yang berbasis user generate content (UGC). Semua isi tulisan dan konten di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis atau pengguna.