Bangladesh Mencekam! Demonstrasi Berdarah Sudah Tewaskan 110 Orang
- Al Jazeera
Dhaka – Aksi demo mahasiswa di Ibu Kota Bangladesh, Dhaka berujung rusuh dan terjadi bentrokan berdarah. Tragedi itu memakan korban jiwa 110 orang tewas.
Berdasarkan data dari rumah sakit di Dhaka Medical College yang dilaporkan Al Jazeera, per Sabtu malam 20 Juli 2024, sudah ada 27 jenazah tambahan dengan total korban tewas mencapai 110 orang.
Pengunjuk rasa dari mahasiswa itu merusak fasilitas publik dan melakukan kekerasan. Imbas bentrokan itu, pihak berwenang melaporkan setidaknya ada 300 petugas polisi terluka.
Pemerintah Bangladesh masih memberlakukan pemblokiran internet sejak Kamis, 18 Juli 2024 di negara berpenduduk 170 juta jiwa tersebut. Langkah itu dilakukan untuk meredam aksi demonstrasi lebih besar.
Kerusuhan di Ibu Kota Bangladesh (Doc: India Today)
- VIVA.co.id/Natania Longdong
Dengan kondisi internet diblok, layanan pesan teks dan panggilan telepon ke luar negeri masih terganggu.
Bahkan laporan dari BBC, ribuan pengunjuk rasa menyerbu stasiun televisi negara BTV. Kondisi itu membuat stasiun televisi tersebut tidak bisa mengudara, termasuk layanan komunikasi yang terganggu.
Selain itu, tentara juga terpaksa mesti dikerahkan untuk mengawal unjuk rasa yang dilakukan ribuan mahasiswa ini.
Kerusuhan itu diduga karena dipicu tingginya tingkat pengangguran di kalangan kaum muda Bangladesh. Hampir seperlima dari 170 juta penduduk kehilangan pekerjaan dan pendidikan.
Pengunjuk rasa menuntut pemerintah Bangladesh menghentikan kuota penerimaan pekerja pemerintah atau pegawai negeri sipil yang berlaku di negara tersebut.
Dalam aksinya, para demonstran menyerukan tuntutan agar negara berhenti menyisihkan 30 persen pekerja pemerintah atau PNS untuk keluarga pahlawan. Para pahlawan yang dimaksud seperti pejuang yang ikut bertempur dalam perang kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan pada tahun 1971.
Cek Fakta: Prabowo Sebut Pengangguran RI 2025 Terendah Sejak Krisis 1998
Tingkat pengangguran RI 2025 tercatat 4,76%, terendah sejak krisis 1998. Data BPS buktikan klaim Presiden Prabowo benar secara faktual.
