Kian Meningkat, Penindasan Terhadap Umat Buddha Tibet oleh Tiongkok
- Pixabay/ Pexels
Tiongkok, VIVA – Sinisasi agama Buddha di Tibet oleh Tiongkok merupakan kebijakan yang bertujuan untuk membawa agama Buddha Tibet di bawah kendali Partai Komunis Tiongkok (PKT). Proses ini melibatkan pengintegrasian unsur-unsur budaya Tiongkok dan ideologi politik ke dalam agama Buddha Tibet, yang sering kali mengorbankan praktik dan kepercayaan tradisional Tibet.
Dilansir European Times, Jumat 11 Oktober 2024, laporan tahunan Komisi Kebebasan Beragama Internasional Amerika Serikat tahun 2024 menyoroti kemerosotan kebebasan beragama di Tibet akibat penindasan yang semakin intensif ini. Laporan tersebut mencatat peningkatan pengawasan dan tindakan pengamanan terhadap praktik agama Buddha Tibet, serta upaya untuk mengendalikan pemilihan pemimpin agama.Â
Ini adalah isu yang rumit dan sensitif, yang mencerminkan ketegangan yang lebih luas antara pelestarian budaya dan kendali politik. Kebijakan ini melibatkan peningkatan pengawasan dan langkah-langkah keamanan terhadap umat Buddha Tibet, yang mengarah pada pembatasan terhadap kegiatan keagamaan mereka.
Lebih dari satu juta anak Tibet telah dipisahkan dari keluarga mereka dan ditempatkan di sekolah asrama yang dikelola negara untuk mengasimilasi mereka ke dalam budaya Tiongkok. PKT mengendalikan penahbisan biksu Tibet dan telah meningkatkan sesi pelatihan indoktrinasi wajib di biara-biara dan biarawati.
Pemerintah Tiongkok telah menyatakan niatnya untuk mencampuri proses reinkarnasi Dalai Lama dan menunjuk penggantinya. Tindakan-tindakan ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengintegrasikan Buddhisme Tibet ke dalam ideologi PKT tentang "sosialisme dengan karakteristik Tiongkok".Â
Perkembangan terkini dalam proses Sinisasi wilayah-wilayah yang dihuni orang Tibet di Tiongkok cukup memprihatinkan. Terlihat adanya peningkatan yang nyata dalam kunjungan para pemimpin Pusat ke wilayah-wilayah tersebut. Seorang anggota Politbiro PKT dan Sekretaris Komisi Urusan Politik dan Hukum Pusat, Chen Wenqing mengunjungi Daerah Otonomi Tibet (TAR) dan Prefektur-Prefektur yang dihuni orang Tibet di Provinsi Sichuan pada tanggal 10-13 September 2024.
Ilustrasi biksu Tibet.
- Daily Mail
Tujuannya adalah untuk menyampaikan kepada pasukan keamanan agar dengan tegas 'menindak tegas kegiatan-kegiatan separatis dan yang merusak' dan 'mengelola urusan agama' sesuai dengan hukum. Sebelumnya, Sekretaris Partai dan Kepala Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung Rakyat, Ying Yong dan Presiden Mahkamah Agung Rakyat, Zhang Jun mengunjungi Tibet masing-masing pada tanggal 3-4 September dan 11-12 September.
