Tarif 104 Persen untuk China, Gedung Putih: Karena Mereka Membalas

Washington, VIVA – AS mengenakan tarif 104 persen terhadap China, dan akan mulai berlaku pada Rabu (Kamis waktu Indonesia), 9 April 2025, kata Gedung Putih.

Washington menyebut tarif balasan China hanya akan membuat Presiden AS Donald Trump semakin “murka”.

"Akan ada tarif 104 persen yang berlaku terhadap China malam ini pada tengah malam," kata Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt kepada wartawan.

"Presiden Donald Trump yakin China harus membuat kesepakatan dengan AS. China melakukan kesalahan karena membalas," sambungnya, dikutip dari Anadolu Ajansi, Rabu 9 April 2025.

Jika China berusaha membuat kesepakatan, Leavitt optimis Trump akan sangat terbuka.

"Dia (Trump) akan melakukan yang terbaik untuk rakyat Amerika. China ingin membuat kesepakatan. Mereka hanya tidak tahu bagaimana melakukannya," ujarnya.

Selain itu, Gedung Putih menjelaskan bahwa hampir 70 negara telah menghubungi Trump untuk memulai negosiasi tarif setelah pengumumannya minggu lalu.

Trump diketahui mengumumkan pemberlakuan tarif minimum 10 persen pada semua impor dan tarif timbal balik yang lebih tinggi pada mitra dagang terbesar AS, termasuk China dan UE.

Leavitt mengatakan Trump bertemu dengan tim perdagangannya pada hari Selasa sebelumnya.

"Ia mengarahkan mereka untuk membuat kesepakatan perdagangan yang dibuat khusus dengan setiap negara yang meminta pemerintahan ini untuk membuat kesepakatan," ujarnya.

Saat ditanya apakah Trump mempertimbangkan untuk menunda penerapan beberapa tarif, Leavitt mengatakan presiden telah mengindikasikan bahwa ia tidak mempertimbangkan perpanjangan atau penundaan, dan mengharapkan tarif akan berlaku.

"Seperti yang dikatakan presiden, tarif timbal balik, yang akan terus berlaku saat kesepakatan ini dinegosiasikan dan berlangsung, akan menghasilkan pendapatan triliunan dolar bagi Amerika Serikat," imbuhnya.

Menteri Pigai Tegaskan Transfer Data RI ke AS Tak Melanggar HAM

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menegaskan kesepakatan pertukaran data dengan Amerika Serikat tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

VIVA.co.id

27 Juli 2025