Ribuan THL Kota Tangerang Gagal Jadi PPPK, DPRD Dorong Diskresi ke KemenpanRB

Tangerang, VIVA - DPRD Kota Tangerang mendorong adanya diskresi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Hal ini diusulkan setelah adanya aksi protes dari ribuan tenaga harian lepas (THL) Pemkot Tangerang yang gagal menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Karena dari 5.186 formasi yang disiapkan, hanya 3.455 yang lolos seleksi administrasi. Saat tes calon PPPK, dari 3.455 orang itu hanya 1.669 yang dinyatakan lulus. Sementara, 1.786 lainnya dinyatakan gagal.

Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Andri Permana mengungkapkan rasa prihatin dan turut merasakan keresahan yang dialami oleh para THL tersebut. Seharusnya, kata dia, momentum ini dijadikan Pemkot Tangerang untuk mengangkat derajat para pegawai sehingga meningkatkan motivasi kerja mereka.

"Semoga ASN di lingkungan Pemkot Tangerang juga dapat memberikan simpati dan merasakan keprihatinan yang sama, karena bagaimana pun THL ini rekan kerja mereka. Mereka (THL) merupakan ujung tombak pelayanan bagi masyarakat yang diberikan oleh Pemkot Tangerang. Tanpa THL, kualitas pelayanan di lingkungan Pemkot Tangerang akan berkurang," katanya dikutip pada Rabu, 8 Januari 2025.

Adanya hal ini, ia akan segera melakukan komunikasi dengan Kemenpanterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mencari solusi terhadap permasalahan tersebut.

"Kami akan komunikasi dengan KemenpanRB. Seperti meminta diskresi agar Pemkot Tangerang dapat mengambil kebijakan yang dapat menyelamatkan nasib THL di Kota Tangerang," ujarnya.

Diketahui, aksi unjuk rasa dilakukan oleh para THL yang gagal lolos seleksi. Di mana, para THL itu tergabung dalam Sentral Komite Aksi Kerakyatan (SKAK).

Koordinator aksi Fahri mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan atas dasar solidaritas terhadap masyarakat kecil. Dengan minimnya jumlah THL yang lolos seleksi program PPPK, merupakan bentuk ketidakpedulian pemerintah terhadap warga yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.

"Ini adalah aksi solidaritas dari masyarakat, mahasiswa dan beberapa organisasi perjuangan terhadap teman-teman THL yang tidak lolos seleksi program PPPK. Kami menilai dalam proses seleksi penentuan kebijakan tidak disertakan dengan keinginan kepala BKPSDM untuk mensejahterakan THL, karena terdapat peserta yang tidak lolos padahal nilai seleksinya besar," ungkapnya.

Di Depan Prabowo, Cak Imin Usul Kepala Daerah Ditunjuk Pusat atau Dipilih DPRD

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dievaluasi total.

VIVA.co.id

23 Juli 2025