Bantaran Kali di Jabar Akan Diklaim Milik Negara, Dedi Mulyadi: Solusi Normalisasi Sungai
- VIVA.co.id/Rinna Purnama (Depok)
Solusi Normalisasi Sungai
Di tempat yang sama, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan, telah melakukan rapat koordinasi evaluasi tata ruang bersama Menteri ATR/BPN dan dihadiri 27 bupati dan wali kota di Kompleks Wali kota Depok, bertujuan memberikan evaluasi yang luar biasa bagi provinsi Jawa Barat untuk segera membenahi tata ruangnya.
“Yang kedua mendorong Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)-nya untuk segera berproses, karena lama tidak berproses dan banyak daerah-daerah yang prosesnya mandek sehingga pada kesempatan ini kita mensinkronisasikan untuk pada ujungnya adalah untuk dua hal. Pertama, terbangunnya iklim investasi yang sehat, yang kedua terbangunnya postur lingkungan yang sehat. Sehat itu bebas penyakit dan bebas bencana, ini kedua hal ini,” katanya.
Dedi menuturkan, saat ini sudah ditemukannya solusi untuk normalisasi sungai dan solusi terkuasainya ruang hulu oleh para pengembang. Namun untuk detilnya, Dedi akan melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR pekan depan.
Menurutnya, ada komitmen dan sinkronisasi tiap daerah dalam menyusun tata ruang yang sehat, dengan hasil pengukuran tanah di sempadan sungai oleh Pemda Provinsi Jawa Barat yang outputnya fungsi sungai akan dikembalikan, dalam arti badan sungai diperlebar kembali dan kapasitas tampung airnya menjadi normal.
"Ini adalah solusi yang diberikan oleh menteri kebanggaan kita, untuk masyarakat Jawa Barat. Pemprov akan membiayai pengukuran seluruh DAS agar Jawa Barat terbebas dari banjir," ujar Dedi di Depok
Dedi menyebutkan bahwa kementerian juga berkomitmen menerbitkan sertifikat sempadan sungai yang nanti akan dipegang balai besar sungai wilayah. Sehingga, tidak ada lagi perorangan atau perusahaan yang mengklaim dan mengurus sertifikat.
"Nah kemudian solusinya nanti akan segera dibahas minggu depan di Kementerian PUPR, sehingga kegiatan normalisasi sungai dan pelebaran sungai tidak akan terhambat oleh terbitnya sertifikat atau kepemilikan yang dikuasai melalui girik dan sejenisnya. Ini langkah-langkah strategis yang kita lakukan. Ya Insyaallah lah berbagai hal di Jawa Barat hambatannya bisa terselesaikan dengan baik berkat kerjasama antara Pemprov Jabar dan Kementerian ATR BPN," pungkasnya.
