Ditegur Dedi Mulyadi, Wali Kota Depok Minta Maaf Izinkan Mobil Dinas Buat Mudik
- VIVA.co.id/Rinna Purnama (Depok)
Depok, VIVA – Wali Kota Depok Supian Suri mengaku mendapat teguran dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait kebijakannya yang mengizinkan mobil dinas (mobdin) digunakan untuk mudik pada lebaran 2025. Supian pun telah menyampaikan permohonan maaf melalui surat kepada gubernur dan kementerian.
“Kemarin juga saya sudah ditegur juga oleh Pak Gubernur (Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi), saya sudah menyampaikan surat permohonan maaf jika kebijakan yang saya ambil bertentangan dengan ketentuan itu,” kata Supian ditemui usai acara Halal Bihalal di rumah tokoh masyarakat Depok Sarmili, Kecamatan Sukmajaya, Selasa 8 April 2025.
Dia menegaskan tidak ada maksud lain dari kebijakan yang dibuatkan kemarin. Dia hanya ingin anak buahnya bisa kembali dari mudik tepat waktu dan bekerja normal kembali usai lebaran.
“Dari pada harus keluar dana lagi, sewa atau mereka sembunyi-sembunyi bawa dan was-was di perjalanan, yang kemudian saya juga berharap cepat balik, sebenarnya lebih kepada ke sana, enggak ada maksud lain,” ujarnya.
Dia pun mengaku tidak sedikitpun berniat menentang pemerintah pusat atau provinsi. Niatnya saat itu hanya karena berempati pada anak buahnya.
“Faktanya memang benar, teman-teman yang tidak punya kendaraan, relatif tidak menggunakan kendaraan dinas, hanya kecil yang pakai, sedikit lah, cuma 2 orang, itu pun benar-benar tidak punya kendaraan pribadi,” ujarnya.
Ditanya terkait sanksi yang akan diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bagu ASN yang menggunakan mobil dinas untuk mudik, Supian mengaku tidak mengetahui.
“Tapi pada prinsipnya sudah dapat teguran dari Pak KDM, dan saya sudah menyampaikan permohonan maaf, hari ini surat saya disampaikan ke Pak Gubernur, kemudian tembusan ke Kemendagri, Menpan-RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara),” pungkasnya.
Dedi Mulyadi Tanggung Biaya Perawatan Korban Majelis Taklim Ambruk di Bogor
KDM memastikan seluruh korban mendapatkan pelayanan medis yang layak. Biaya perawatan para korban akan sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
