Pramono Prioritaskan Pemilik KTP Jakarta di Perekrutan Anggota Damkar
- ANTARA/Lifia Mawaddah Putri
Jakarta, VIVA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan akan mengutamakan warga yang memiliki KTP Jakarta dalam perekrutan anggota pemadam kebakaran (damkar).
“Ya tentunya prioritas utama adalah warga Jakarta. Tetapi Jakarta ini kan kota terbuka. Nggak boleh kemudian membatasi siapapun. Kalau ditanya siapa yang utama? Ya warga Jakarta,” kata Pramono di kawasan Jakarta Selatan, Kamis.
Sebelumnya, Pramono sempat menyebut lowongan damkar dan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) rata-rata diikuti oleh masyarakat luar Jakarta.
Petugas Damkar saat melakukan pemadaman kebakaran Kampus UIN STS Jambi
- ANTARA/HO/Mario
Pramono menilai, hal ini merupakan bukti bahwa Jakarta merupakan kota terbuka yang menyambut baik siapa saja masyarakat yang ingin mengadu nasib di ibu kota.
Oleh karena itu, meski pelamar lowongan damkar dan PPSU membludak, Pramono berjanji akan tetap melaksanakan perekrutan lowongan tersebut secara transparan.
Diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka lowongan untuk 1000 anggota damkar. Penerimaan anggota damkar baru ini dilakukan karena seperti diketahui, kuotanya sangat kurang di Jakarta.
Dari total 267 kelurahan di Jakarta, saat ini hanya terdapat 170 pos pemadam kebakaran.
Sementara untuk personel, saat ini Jakarta memiliki sekitar 4.000 personel, padahal kebutuhan idealnya mencapai 10.000 hingga 11.000 orang.
Kendati demikian di sisi lain, Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk mengutamakan warga Jakarta pada rekrutmen petugas damkar karena masih banyak warga yang menganggur.
Piton 4 Meter di Kampus Institut Teknologi Tangsel (dok: Damkar Tangsel)
- VIVA.co.id/Foe Peace Simbolon
"Kami mengusulkan untuk rekrutmen diprioritaskan warga DKI," kata Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Alia Noorayu Laksono.
Menurut dia, masih banyak warga Jakarta yang belum mendapatkan pekerjaan sehingga adanya rekrutmen petugas damkar bisa menjadi solusi lapangan pekerjaan.
Ia meminta, agar Gubernur DKI Jakarta bersama timnya dapat memberikan peluang lebih banyak kepada warga DKI, dengan persentase 10 persen dari luar dan 90 persen dari Jakarta. (Ant)
