Respons Indeks Toleransi Setara Institute, Mahfud MD: Kasus Intoleransi di RI Bisa Dihitung Jari

VIVA Nasional – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD merespons laporan SETARA Institute terkait Indeks Kota Toleran (IKT) 2023, termasuk Kota Depok dan Cilegon yang menyandang kota intoleran. Namun menurut Mahfud kasus intoleransi di Indonesia masih bisa dihitung jari. 

"Saya harus mengakui saya belum mengikuti (Pemeringkatan toleransi oleh Setara Institute). Tetapi pemeringkatan seperti ini sudah sering dilakukan dan itu silakan saja menjadi acuan, salah satu acuan kita tentang adanya tempat tempat yang dianggap toleran atau intoleran atau tingkat toleransi ini seberapa itu silakan kita hargai sebagai hasil study," kata Mahfud saat meresmikan Gedung Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Kota Bogor, Minggu 9 April 2023.

Mahfud mengungkapkan, pada tahun 2012, dirinya pernah didatangi oleh utusan khusus presiden obama yang mengurusi hubungan dengan organinasi negara negara Islam 'OKI'.  Saat itu dirinya ditanya soal toleransi di Indonesia. 

"(Kalau gak salah) pertanyaannya sama. Apakah Indonesia ini punya konstitusi? Sudah tau dia, ya punya. Karena saya ketua mahkamah Konstitusi saya bilang. Kenapa di Indonesia banyak intoleransi? Saya bilang, anda menghitung dari mana? Sebelum anda menyebutkan, saya menyebutkan. Pada waktu itu masih ramai soal Yasmin, Parung Ahmadiyah, Lampung soal suku Bali diusir dari sana, terus Mataram Ahmadiyah di mana lagi saya bilang? Itu bisa dihitung jari tempat tempat intoleran itu," ungkap Mahfud.

Tetapi, lanjut Mahfud, tempat tempat toleran itu umat beragama terutama yang mayoritas Islam justru yang menegakkan kebersamaan itu dan yang membela kelompok minoritas yang selalu disudutkan oleh kelompok kecil itu.

"Anda hitung saya bilang. Indonesia ini luasnya melebihi 20 negara yang terbesar di Eropa. Diurut dari yang terbesar sampai urutan 20 masih luas Indonesia. Tapi intoleransinya masih bisa dihitung dengan jari," ungkap Mahfud. 

Oleh sebab itu, kata Mahfud, masyarakat tidak perlu khawatir karena negara akan selalu hadir untuk menegakan toleransi, beragama dan berkeadaban. 

" Tetapi seperti yang saya katakan tadi dengan cara cara yang paling mungkin, mungkin perlu waktu seperti pak Bima sekian tahun, mungkin di sana sekian tahun tapi negara akan hadir untuk mengembalikan itu semua bahwa ada pemeringkatan silakan aja. Tapi kita tetap mati-matian mempertahankan konstitusi kita," ungkap Mahfud.

Mahfud MD Sebut Wamen Rangkap Komisaris Beresiko Tersangkut Kasus Korupsi

Pakar hukum tata negara, Mahfud MD mengatakan wakil menteri (wamen) yang merangkap jabatan sebagai komisaris melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

VIVA.co.id

26 Juli 2025