Dapat Konsesi Tambang, Gus Yahya Ungkap PBNU Berencana Investasi di IKN
- TVNU
Jakarta, VIVA - Sejumlah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dipimpin Ketua Umum Yahya Cholil Staquf mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024.
Kedatangan mereka untuk membahas konsesi tambang hingga investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Kita mau bicara soal konsesi tambang dan investasi di IKN nanti," kata Gus Yahya, sapaan akrab Yahya Cholil Staquf saat ditanya awak media.
Gus Yahya mengatakan pihaknya mengajukan pertemuan dengan Presiden Jokowi untuk membahas rencana PBNU berinvestasi di IKN. Kendati nilai investasi tersebut tidak terbilang besar, Gus Yahya mengatakan, PBNU akan membangun fasilitas pendidikan dan keagamaan di IKN
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya di kantor PBNU Jakarta
- TVNU
"Rencana kami untuk berinvestasilah walaupun kecil di IKN nanti. Karena kami butuh untuk membangun kantor di sana, membangun fasilitas pendidikan dan keagamaan di sana," ujarnya.
Sebelumnya, PBNU mengaku optimis mampu mengelola amanat negara berupa izin pengelolaan pertambangan yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan.
"Bendahara umum kami ini pengusaha tambang juga dan dia tentu tidak sendirian. Bukan hanya soal bahwa dia sendiri pengusaha tambang, tetapi sebagai pengusaha tambang, dia punya jaringan bisnis di antara komunitas pertambangan ini, sehingga saya kira akan ada ruang yang memadai bagi NU untuk membangun kapasitas usaha pertambangan ini," kata Gus Yahya beberapa waktu lau.
Pihaknya, kata Gus Yahya, juga sudah menyiapkan langkah-langkah khusus terkait pengelolaan tambang yang berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan.
Dia menyatakan, PBNU memiliki kesadaran dan tanggung jawab moral terkait kesadaran akan lingkungan hidup dan kemaslahatan masyarakat umum.
Kasus Ijazah Jokowi, Pelapor: Jumat Keramat Segera Dijalankan untuk Roy Suryo Cs
Penyidikan kasus dugaan pemalsuan ijazah Presiden ke-7 RI, Jokowi, terus berlanjut. Hari ini, Senin 4 Agustus 2025, empat orang dari pihak pelapor kembali diperiksa.
