KPK Diminta Usut Tuntas Kasus Harun Masiku-Hasto, Jangan Takut Hadapi Intervensi Politik

Jakarta, VIVA – Aliansi Pemuda dan Masyarakat Anti-Korupsi menggelar demonstrasi di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin, 6 Januari 2025. Mereka mendukung penuh lembaga antirasuah untuk mengusut tuntas kasus suap Harun Masiku dan berbagai pihak terkait, termasuk Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto.

Para pemuda dan masyarakat itu menegaskan pentingnya keterlibatan KPK dalam memberantas praktik korupsi di lembaga legislatif.

“Kami mendukung sepenuhnya KPK untuk mengungkap semua pihak yang terlibat dalam kasus ini, termasuk mereka yang berusaha menutupi atau menghalangi proses hukum,” kata Agus Syarifudin, Koordinator Aliansi Pemuda dan Masyarakat Anti-Korupsi.

Dalam hal ini, mereka juga mengapresiasi keputusan KPK yang menetapkan status tersangka terhadap Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI-P, yang diduga memberikan instruksi yang berhubungan dengan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW).

Menurut Agus, pihaknya juga meminta agar KPK segera melakukan penangkapan dengan mengusut tuntas Hasto Kristiyanto. Pasalnya, hal itu akan memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi di Indonesia.

"Hasto Kristiyanto harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum dan kami berharap agar proses ini tidak ditunda-tunda. Pemberantasan korupsi harus dilakukan tanpa kompromi," ucap Agus.

Oleh karena itu, Agus mengimbau kepada KPK agar tidak takut menghadapi intervensi dari oknum-oknum elit politik yang berusaha untuk menghambat proses hukum.

“Kami meminta kepada KPK untuk tidak tergoyahkan oleh pengaruh politik apa pun dalam menjalankan tugas mulia mereka. KPK harus tetap independen dan fokus pada penyelesaian kasus ini,” papar Agus.

Disisi lain, Agus menyatakan, seluruh masyarakat Indonesia harus bersatu dalam memberantas praktik korupsi di negeri ini. Setiap warga negara memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tanpa pandang bulu.

"Ini adalah momentum bagi kita semua untuk menyatakan sikap, mendukung KPK, dan memastikan bahwa korupsi tidak menjadi budaya dalam pemerintahan kita. Kita harus berjuang bersama agar Indonesia bebas dari korupsi," kata Agus.

Novel Baswedan Bilang Prabowo Tak Serius Berantas Korupsi gegara Beri Amnesti-Abolisi

Pemerintah dan DPR RI dinilai tak mendukung pemberantasan korupsi karena beri abolisi dan amnesti kepada terdakwa korupsi

VIVA.co.id

1 Agustus 2025