Menag Nasaruddin Umar Sambangi KPK Bahas Pengelolaan Haji 2025 Bebas Korupsi

Jakarta, VIVA – Menteri Agama RI Nasaruddin Umar sambangi gedung merah putih KPK pada Kamis 25 Januari 2025. Dia datang ke KPK ternyata untuk membahas soal pengelolaan haji tahun 2025.

Nasaruddin Umar tiba di KPK sekira pukul 13.50 WIB. Dia datang bersama dengan pejabat Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BPH).

Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa rombongan Kemenag dan BP Haji 2025 itu datang memang untuk membahas soal pengelolaan haji. Audiensi itu dilakukan agar pengelolaan dana haji 2025 bisa bebas dari korupsi.

"Hari ini KPK menerima audiensi Kemenag, BPKH, dan BPH untuk membahas terkait pengelolaan haji, khususnya dalam kerangka pencegahan korupsi," ujar Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis 23 Januari 2025.

Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika mengatakan saat ini KPK tengah berkoordinasi dengan Kementerian Agama, Badan Haji dan Badan Pengelola Keuangan Haji. Koordinasi ini dilakukan untuk menindaklanjuti permintaan dari Presiden Prabowo Subianto.

"KPK sedang menyiapkan koordinasi dengan Kementerian Agama, Badan Haji dan Badan Pengelola Keuangan Haji," kata Tessa kepada wartawan Rabu, 8 Januari 2025.

Menurut dia, saat ini kolega-kolega KPK pun sudah dilantik untuk membantu pengawasan pelaksanaan haji 2025.

"Tentunya, KPK akan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang melakukan kegiatan tersebut. Jadi prosesnya kita tunggu sama-sama, dan kita harapkan pelaksanaan haji mulai tahun ini dan ke depan dapat berjalan dengan lancar dan dapat lebih murah," ucap Tessa.

Kata Tessa, pemerintah kabarnya sudah menetapkan biaya haji tahun ini lebih murah. Tentu saja, Tessa menyambut kebijakan tersebut sehingga masyarakat dapat keringanan untuk beribadah ke Tanah Suci Mekah.

“Kalau saya tidak salah, infonya haji tahun ini lebih murah dikabarkan oleh Menteri Agama. Kita bersyukur, sehingga itu bisa menjadi keringanan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan ibadah ke depan," jelas dia.

Mahfud MD Sebut Wamen Rangkap Komisaris Beresiko Tersangkut Kasus Korupsi

Pakar hukum tata negara, Mahfud MD mengatakan wakil menteri (wamen) yang merangkap jabatan sebagai komisaris melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

VIVA.co.id

26 Juli 2025