DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Pembelian LPG 3 Kg Harus di Pangkalan

Jakarta, VIVA – Kelangkaan LPG 3 kg belakangan ini, membuat DPR RI bersuara. Dengan kebijakan harus beli di pangkalan dan bukan di pengecer seperti biasanya, membuat masyarakat antre dan kesusahan mendapatkannya.

Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, meminta agar pembelian LPG 3 kilogram alias gas melon di pangkalan resmi Pertamina dan tidak lagi di pihak pengecer, dikaji ulang. 

Diakui Herman, gas melon itu memang barang milik negara dan bersubsidi. Maka dari itu, penyalurannya harus tepat sasaran, tepat harga, dan sesuai peruntukannya yakni yang menerima subsidi.



Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Demokrat, Herman Khaeron

Photo :

• VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham

"Namun demikian, harus dipertimbangkan oleh pemerintah, bukan hanya persoalan ketersediaan tapi juga keterjangkauan, bagaimana barang bersubsidi ini bisa sampai kepada yang berhak menerimanya," kata Herman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 3 Februari 2025.

Terkait aturan bahwa pembelian gas melon harus dilakukan di pangkalan resmi, politisi Partai Demokrat itu menilai harus ada upaya dari para penerima subsidi tersebut.

"Pangkalan itu kan titiknya ditentukan, titiknya kan hanya satu titik pangkalan. Nah kalau satu titik pangkalan apakah bisa menjangkau ke desa, ke kampung?" ungkap dia.



LPG 3 kg, Antrian Warga Beli LPG 3 kg

Photo :

• VIVA.co.id/M Ali Wafa

"Nah kalau tidak berarti harus ada ongkos tambahan bagi para penerima subsidi ini untuk membeli sampai ke pangkalan. Nah karena ini harus dipertimbangkan," sambungnya.

Herman mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang aturan pembelian gas melon yang hanya bisa dilakukan di pangkalan resmi.

"Menurut saya ini harus dikaji ulang. Karena yang salah kan bukan persoalan penyaluran sampai tingkat penerima dikarenakan oleh aturannya. Misalkan aturannya harus sampai tingkat pangkalan, bukan. Tetapi ini kan oleh pelanggarannya. Misalkan sudah ditetapkan harga eceran tertinggi (HET)," tutur Herman.

"Sekarang berapa? 18 ribu ya? Ya 18 ribu misalkan harga eceran tertingginya. Nah kemudian ditemukan harga tersebut naik di tingkat pengecer toko atau warung menjadi harga Rp 25 ribu. Ya jelas memang melanggar terhadap harga eceran tertinggi. Justru ini yang harus ditertibkan," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjamin bahwa tidak ada kelangkaan LPG 3 kilogram (kg) alias gas melon di masyarakat. 

Hal itu menanggapi kabar yang menyebut bahwa telah terjadi kelangkaan LPG 3 kg, usai pemerintah melalui Kementerian ESDM menetapkan bahwa pembelian gas melon itu hanya dapat dilakukan di pangkalan resmi Pertamina dan tidak lagi di pihak pengecer.

"Barang enggak ada langka, saya jamin. Saya jamin, enggak ada (kelangkaan barang)," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin, 3 Februari 2025.

Bahlil membantah bahwa isu kelangkaan itu disebabkan karena ada pembatasan kuota LPG 3 kg yang dilakukan oleh pemerintah.

"LPG ini tidak ada kuota yang dibatasi. Impor kita sama bulan lalu dan bulan sekarang atau 3-4 bulan lalu, sama saja. Subsidinya pun enggak ada yang dipangkas, tetap sama," ujarnya.

Halaman Selanjutnya

Source : VIVA.co.id/M Ali Wafa